Page 173 - ESSAI AGRARIA 22.indd

Implementasi Teknologi pada Sistem Layanan Pertanahan
dan Tata Ruang
Menurut sinambela dalam (Suhartoyo, 2019), pelayanan
publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, serta
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu
produk yang ada secara fisik. Disamping itu, pelayanan publik juga
dapat diartikan sebagai satu kesatuan usaha yang dinamis, yang
terdiri dari berbagai bagian yang berkaitan secara teratur, serta
diikuti dengan unjuk kerja yang diberikan dari satu pihak kepada
pihak lain dengan memberi manfaat untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Munawaruzaman (2020), Kementerian ATR/BPN telah
melakukan sejumlah kegiatan terkait dengan implementasi teknologi
seperti Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) atau yang bisa
disebut dengan Land Office Computerisation (LOC), implementasi
Larasita yang merupakan pengembangan dari KKP ditahun 2006,
dan pembuatan Grand Design TIK BPN RI, yang merupakan salah
satu upaya terencana dalam pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi dalam mendukung rencana strategis BPN RI.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 dan
beberapa peraturan turunannya, dijelaskan bahwa proses bisnis
layanan haruslah: 1) Sederhana, yang berarti mudah dipahami oleh
pihak-pihak terkait; 2) Aman, yang berarti layanan yang dilakukan
secara cermat dan teliti; 3) Terjangkau, yang berarti golongan
ekonomi menengah ke bawah dapat menjangkau; 4) Mutakhir,
memiliki arti bahwa data yang ada harus terpelihara secara terus
menerus dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan; 5)
Terbuka, yang dimana setiap saat masyarakat dapat memperoleh
mengenai informasi pertanahan yang benar, tanpa adanya suatu
hal yang ditutup-tutupi.

162 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat