Page 194 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Pemulihan Kehidupan 185
Pascapengadaan Tanah Pembangunan Kilang Minyak Tuban
pembayaran ganti rugi) atas penilaian yang dilaksanakan sebagai
dasar pembayaran uang ganti kerugian.

Ketersediaan tanah-tanah untuk proyek pembangunan kilang
bahan bakar minyak milik PT.Pertamina telah selesai dilaksanakan
melalui pengadaan tanah Tahun 2019 dan masyarakat yang kehilangan
tanah pertanian maupun tempat tinggal mereka telah mendapatkan
uang ganti rugi dari PT.Pertamina dan tanah masyarakat tersebut
dihargai oleh tim penilai dengan harga Rp.600.000 sampai Rp.800.000
per meternya. Uang ganti rugi yang terbilang cukup besar kemudian
oleh masyarakat dibelikan kendaraan roda empat, ternak dan ada
pula yang dibelikan tanah kembali di tempat lain. Akan tetapi ada
beberapa masyarakat yang ternyata tidak mampu mengelola uang
ganti rugi yang diterima sehingga kemudian mereka sedikit demi
sedikit menjual barang-barang konsumtif yang tadinya mereka beli
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat penerima
ganti rugi yang termasuk dalam kategori masyarakat menengah
ke bawah dan mayoritas petani tersebut mengalami guncangan
ekonomi dalam kehidupannya, sehingga ada kekhawatiran menjadi
miskin kembali jika uang mereka habis. Berdasarkan kekhawatiran
hal tersebut maka dampak sosial masyarakat setelah menerima uang
ganti rugi serta pemulihan kehidupannya pasca kegiatan tersebut
yang kemudian diteliti.

B. Pengadaan Tanah
1. Studi Kelayakan (Feasibility Study)
Pelaksanaan pengadaan tanah selalu diawali dengan studi
kelayakan, dan dalam rangka pembangunan kilang bahan bakar
minyak di Tuban, studi kelayakan dilaksanakan pada saat memasuki
tahap perencanaan Pengadaan Tanah, yakni pada awal Tahun 2019.
Dengan demikian pelaksanaannya masih mengacu pada Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012, artinya studi kelayakan dan dokumen
AMDAL belum mengikuti aturan baru yang berlaku, sementara
dalam peraturan terbaru tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang termaktub
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, disebutkan