Page 199 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

190 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

kepada yang berhak atas tanah tersebut, sebagaimana disebutkan
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah. Pihak yang berhak dalam hal ini adalah pihak yang menguasai
atau memiliki objek pengadaan tanah tersebut, yaitu masyarakat
pemilik tanah yang terkena pembangunan proyek. Adapun objek
pengadaan tanahnya adalah tanah, ruang atas tanah maupun yang di
bawah tanah, bangunan, tanaman, serta benda-benda yang berkaitan
dengan tanah, atau lainnya yang nantinya akan dinilai oleh tim penilai.

Pengadaan tanah untuk pembangunan kilang bahan bakar
minyak PT. Pertamina yang bekerja sama dengan Rusia GRR (Grass

Root Refinery) di Kabupaten Tuban merupakan Proyek Strategis
Nasional (PSN) yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan
serta pemerataan perekonomian di Indonesia. Pengadaan tanah
untuk pembangunan kilang bahan bakar minyak menjadi alternatif
solusi yang mendesak ditengah harga bahan bakar minyak yang
semakin tinggi karena pasokan yang menipis. Kebutuhan akan
kecukupan bahan bakar minyak di Indonesia sangat tinggi, sementara
ketersediaan kapasitas bahan bakar minyak yang dihasilkan dari
kilang-kilang minyak yang telah terbangun tidak mencukupi, maka
membangun kilang minyak baru menjadi satu hal yang solutif.
Pembangunan kilang bahan bakar minyak PT. Pertamina di
Kabupaten Tuban ini telah memperhatikan kesesuaian tata ruang
(RTRW) Kabupaten Tuban, dimana di wilayah tersebut merupakan
peruntukan kawasan industri. Berdasarkan rekomendasi kesesuaian
tata ruang tersebut maka proses selanjutnya adalah penyusunan
dokumen perencanaan pengadaan tanah. Tahap berikutnya
adalah proses persiapan pengadaan tanah, PT.Pertamina bersama
Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban melaksanakan pemberitahuan
mengenai rencana lokasi pembangunan kilang bahan bakar minyak
kepada masyarakat.
Pendataan awal terkait lokasi rencana pembangunan
dilakukan dengan mengumpulkan data tentang masyarakat
terkena pembangunan dan data objek pengadaan tanah yaitu
tanah yang akan menjadi lokasi atau tempat pembangunan kilang