Page 32 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat 23
di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
kegiatan pada tingkat adat. Tahap pertama ini bertujuan untuk
melepaskan tanah milik adat (ulayat kaum) tersebut dari
kungkungan adat yang dipegang oleh mamak kepala waris. Kegiatan
utama dalam proses ini berupa pembuatan surat pernyataan
pemilikan tanah (lihat lampiran) yang dimohonkan, sebagai alas hak
atas tanahnya. Tahapan kedua yaitu kegiatan pada tingkat Instansi
Pemerintah, yang diawali kegiatan di Nagari, Camat, sampai dengan
Kantor Pertanahan Kab. Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dengan
kegiatan merekomendasikan atau pengakuan surat pernyataan
pemilikan tanah, sampai kepada penerbitan sertipikat hak. Secara
detail tingkatan kegiatan tersebut, dapat diketahui dalam Surat
Edaran Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat Nomor
500/88/BPN-2007, perihal tertib prosedur penyelesaian permohonan
penegasan hak atas tanah yang berasal dari tanah adat yang meliputi:
1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
2) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah/Wali nagari; dan 3) Ranji
keturunan yang bersangkutan (minimal 3 generasi dari pemohon).

Selain daripada syarat tersebut juga ada syarat tambahan
yaitu Surat pernyataan/persetujuan kaum. Surat ini berisi tentang
persetujuan semua anggota kaum sebagai pemilik tanah, untuk
mensertipikatkan tanah kaum atas nama perorangan atau beberapa
orang. Surat pernyataan dimaksud wajib dibenarkan oleh Mamak
Kepala Kaum dan Ketua KAN, serta diketahui oleh wali nagari letak
tanah.

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan ketentuan
pelaksanaannya PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 199, prosedur
pembukuannya dilakukan melalui penegasan/pengakuan hak oleh
kepada kantor pertanahan. Dalam surat keputusan penegasan/
pengakuan oleh Pejabat pertanahan, diketahui bahwa yang menjadi
subyek hak tanah Ulayat minimal 3 (tiga) generasi, dengan subyek
hak bagi: a) Tanah Ulayat Nagari adalah Ketua KAN Bersama dengan
Pemerintahan Nagari; b) Tanah Ulayat Suku adalah Penghulu Suku;
dan c) Tanah Ulayat Kaum adalah Mamak Kepala Waris dan/atau
Penghulu Suku. Sedangkan obyek hak tanah Ulayat dibuktikan
berupa: a) bukti tertulis, keterangan saksi dan atau b) pernyataan yang