Page 30 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat 21
di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
alam akibat ketidakseimbangan alam, maka dilakukan usaha
penatagunaan tanah ulayat. Hal tersebut sebagaimana istilah di
Minangkabau “nan data dijadikan parumahan, nan baraie dijadikan
sawah, nan lereng dijadikan ladang, nan tunggang dijadikan hutan,
gurun tampek pusoro, tanjuan dijadikan paninjauan.” Artinya yang
datar dijadikan perumahan, yang berair dijadikan sawah, yang
lereng dijadikan ladang, yang miring dijadikan hutan, gurun tempat
pekuburan, tanjung dijadikan tempat peninjauan.
Atas dasar hal tersebut, tanah ulayat memiliki fungsi yang
dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek sosial budaya, aspek
sosial ekonomi, dan aspek jaminan sosial. Dari aspek sosial budaya,
fungsi tanah ulayat berkaitan dengan sistem kekerabatan, dimana
tanah ulayat dapat dianggap sebagai perekat antar warga masyarakat
hukum adat dan dengan pemimpinnya. Hal ini sebagaimana prasyarat
terbentuknya masyarakat hukum adat adalah adanya struktur sosial
yang telah mapan, kesamaan tempat kelahiran, tempat tinggal, dan
kesamaan asal usul nenek moyang dan budaya. Dari aspek sosial
ekonomi, tanah ulayat memiliki fungsi memberikan kesejahteraan
lahir dan batin bagi warganya. Tanah ulayat berfungsi sebagai sosial
aset artinya tanah ulayat dapat didayagunakan untuk pemenuhan
kebutuhan warga masyarakat hukum adat untuk menjalankan
aktivitas ekonominya. Fungsi tanah ulayat dari aspek jaminan sosial
adalah sebagai representasi model jaminan sosial tradisional. Konsep
ini akan semakin efektif pada saat pemerintah tidak memberikan
jaminan sosial dan ekonomi kepada warganya.

E. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kabupaten Sijunjung
Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Sijunjung dilakukan untuk mencapai
target terdaftarnya seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia.
Terdapat 187.500 perkiraan jumlah bidang tanah yang ada di
Kabupaten Sijunjung. Dari angka tersebut, 146.500 bidang tanah
telah terpetakan dan 41.000 bidang tanah yang belum terdaftar. Hal
ini menunjukkan target pendaftaran tanah belum mencapai 100%