Page 27 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 27
18 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Pelepasan tanah yang berasal dari tanah ulayat kaum harus
dengan persetujuan seluruh anggota kaum sesuai dengan Ranji.
Kondisi tertentu, beberapa anggota kaum tidak setuju untuk
memberikan tanah secara pribadi ke satu orang meskipun hal
tersebut dapat diatasi dengan cara memberikan sejumlah uang
kepada tiap-tiap anggota kaum agar menyetujui penyerahan
tanahnya. Maka, tanah kaum dapat diklasifikasikan: 1) masih tetap
tanah kaum yang penggunaannya diserahkan kepada MKW atau
kepada anggota kaum, 2) tanah ulayat kaum yang sudah dilepaskan
menjadi milik perorangan.
D. Peralihan Penguasaan Tanah Ulayat Kaum
Idrus Hakimi dalam Sembiring membagi 4 cara mendapatkan
suatu hak menurut adat Minangkabau, yaitu : 1) Sebab dek mana,
17
yaitu harta pusaka yang diterima dari nenek moyang yang merupakan
kepunyaan kaum suatu wilayah dalam lorong kampung, misalnya
pandam pakuburan, rumah gadang, surau, labuh tapian, dan sosok
jerami; 2) Sebab dek cancang latieh, tambang taruko, yaitu sawah,
ladang atau tambang yang dibuka dan dikerjakan oleh orang-orang
tua dan dilanjutkan oleh anak kemenakan secara turun temurun; 3)
Sebab dek hibah, yaitu yang didapat dari pemberian atau hibah orang
lain yang menjadi milik penerima; dan 4) Sebab dek tabuih atau bali,
yaitu didapat dengan pembelian dan penukaran.
Dari keempat cara tersebut, hak ulayat dibagi menjadi 2 hal,
yaitu: a. Sebab dek mana serta sebab dek cancang latieh dan tambang
taruko adalah ulayat nagari dan ulayat kaum merupakan Pusako
Tinggi. b. Sebab dek hibah dan sebab dek tabuih atau bali adalah hak
keluarga yang merupakan harta pusaka rendah. Harta pusako tinggi
ini memiliki karakteristik komunal sebagaimana karakter hukum
adat pada umumnya. Adapun harta pusako rendah berkarakter
individual dan pribadi. Dengan memahami makna tanah ulayat
bagi masyarakat di Kab. Sijunjung, dapat dikatakan persebaran
tanah ulayat ini meliputi hampir seluruh wilayah Kab. Sijunjung
kecuali yang secara resmi termasuk dalam wilayah kehutanan,
17 Rosnidar Sembiring, Op. Cit. Hlm: 175.