Page 22 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 22

Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat     13
                                             di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
                 Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
             Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya,
             Hak Ulayat adalah Hak Penguasaan dan hak milik atas bidang tanah
             beserta kekayaan alam yang ada di atasnya dan di dalamnya dikuasai
             secara kolektif  oleh masyarakat hukum  adat Provinsi Sumatera
             Barat. Pasal 1  angka 7  Peraturan Daerah  dimaksud,  Tanah Ulayat
             merupakan  bidang  tanah  pusaka  beserta  sumber daya alam  yang
             ada di  atasnya dan di  dalamnya, diperoleh  secara  turun  temurun
             merupakan hak masyarakat hukum adat Provinsi Sumatera Barat.
             Berdasarkan Perda  tersebut  terdapat kriteria  yang  masih bersifat
             umum mengenai jenis-jenis tanah ulayat serta yang dapat sebagai
             subyek hak.

                  Keberadaan hak ulayat di Kabupaten Sijunjung sama  tuanya
             dengan keberadaan masyarakat Minangkabau.  A.  A. Navis  dalam
             Thalib menyebutkan bahwa  setiap nagari  di  Minangkabau
             mempunyai  hak  ulayat dengan  batas-batas  yang  sesuai dengan
             keadaan  alam sekitarnya,  seperti  puncak  bukit  atau sungai . Hak
                                                                    11
             ulayat dalam suatu nagari terdiri dari 2 hal, yaitu hak ulayat nagari
             yang berupa hutan yang menjadi cagar alam dan tanah cadangan
             nagari yang sering disebut juga hutan tinggi. Tanah ulayat kaum, yaitu
             tanah yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh anggota kaum
             dalam nagari. Tanah ulayat nagari di bawah kekuasaan penghulu 4
             suku sedangkan ulayat kaum di bawah kekuasaan penghulu andiko.


             2.  Klaim Keberadaan Tanah Ulayat Nagari dan Ulayat Suku
                 Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
             BPN No. 5  Tahun 1999  bahwa  penentuan kriteria,  pelaksanaan
             penelitian  dan  pendaftaran hak  ulayat harus  diatur lebih lanjut
             dalam peraturan daerah. Merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi
             Sumatera Barat Nomor 16  Tahun 2008  tentang  Tanah Ulayat  dan
             Pemanfaatannya, ada empat jenis tanah ulayat yaitu: ulayat nagari,
             ulayat  suku, ulayat  kaum,  dan ulayat  Rajo. Berdasarkan hasil
             penelitian  lapangan,  di  Sijunjung  tidak ditemukan adanya  tanah



             11   Sjofjan Thalib, Op. Cit. Hlm: 51.
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27