Page 23 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

14 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
ulayat Rajo, walaupun wilayah Sijunjung bersebelahan dengan
Kabupaten Dharmasraya yang terdapat tanah Ulayat Rajo.

Hampir sama dengan wilayah Sumatera Barat lainnya, umumnya
masyarakat menyatakan (mengklaim) bahwa di semua wilayah
sampai saat ini masih terdapat tanah ulayat nagari dan tanah ulayat
suku. Tanah ulayat nagari meliputi hutan atau suatu areal hutan
yang belum diolah, tetapi masyarakat nagari selalu mengambil
hasil dari hutan tersebut, tanah yang pernah diolah kemudian
ditinggalkan, tanah yang selalu diolah atau dihuni oleh masyarakat
hukum adat yang bersangkutan baik dalam bentuk tanah irigasi
dan tanah non irigasi seperti sawah, ladang, permukiman, dan
sarana umum, padang padang ladang, gunung, semak belukar,
padang rumput, lurah sungai, danau, tabek, pantai dan sebagainya.
Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam
yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan
oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan
sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan
pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur
untuk pemanfaatannya (Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan
Pemanfaatannya).
Secara konsep tanah ulayat nagari merupakan pemilikan
komunal (basamo) oleh semua anggota masyarakat nagari, bukan
merupakan kepemilikan privat bersama. Namun sesuai dengan
perkembangan dan waktu, berubah menjadi dua pola yaitu:
pertama, dengan berlakunya Domein Verklaring berdasarkan S.1875
No. 199a, sehingga sebagian tanah ulayat nagari tersebut menjadi
tanah negara. Terhadap tanah negara tersebut selanjutnya menjadi
Erpacht, Eigendom, Opstal, dll, serta ada pula yang diperjualbelikan
sehingga menjadi tanah milik pribadi. Kedua, secara sistemik
bagian-bagian tertentu tanah ulayat telah dibagi-bagi kepada
setiap suku (4 suku besar) yang ada di kanagarian atau sejak
semula sudah merupakan ulayat suku masing-masing. Di samping
itu, tanah ulayat nagari dapat diberikan langsung kepada anggota
masyarakat dengan adat diisi limbago dituang baik perorangan atau