Page 20 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat 11
di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
bidang keagamaan. Para ninik mamak atau penghulu dipilih dan
diangkat oleh anak kemenakan sebagai pemimpin dari anggota
kaumnya mempunyai kedudukan yang tinggi dan peranan yang
sangat penting dan menentukan dalam kaum dan segala persoalan
adat dan hukum adat nagari yang bersangkutan.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah himpunan dari
ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaum dan
dibentuk berdasarkan hukum adat nagari setempat. Ninik mamak
atau penghulu merupakan pimpinan tunggal dalam kaumnya,
namun keputusan tidak diambil sendiri namun berdasarkan mufakat
melalui musyawarah dalam kerapatan kaum/suku. KAN merupakan
institusi rapat yang dihadiri oleh kepala suku yang sudah berdiri
dalam nagari. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat No. 13 Tahun 1983.

C. Dinamika Penguasaan Tanah Ulayat
1. Karakteristik Tanah Ulayat
“Mulai tanah nan sabingka,
Aie nan satitiak,
Umpuik nan sahalai,
Capo nan sabatang,
Kabawah Takasiak bulan,
Ka ateh ta ambun jantan,
Adolah Penghulum nan punyo pangkat,
Di Jua ndak makan bali, Gadai ndak makan sando”.

Filosofi adat ini bermakna: bahwa seluruh wilayah baik darat, air,
maupun udara di wilayah Minangkabau merupakan bagian wilayah
ulayat yang dimiliki oleh penghulu. Tidak diizinkan untuk di jual,
dan hanya dapat digadaikan dengan alasan tertentu. Berdasarkan
filosofi tersebut terdapat dua konsep yaitu klaim kepemilikan atau
wilayah. Dengan konsep seluruh wilayah merupakan ulayat yang
dimiliki oleh penghulu, berarti tidak ada wilayah yang tanpa ada
kepemilikan/penguasaan. Jika konsep ini dipertahankan, kemudian
menjadi pertanyaan, apakah komunitas nagari mempunyai tanah
ulayat? Demikian juga berarti di Sijunjung tidak ada tanah negara
atau tidak ada tanah kehutanan. Jika nagari atau kehutanan, atau