Page 34 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 34
Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat 25
di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
Tabel 3.
Permasalahan dan Solusi dalam PTSL di Kabupaten Sijunjung
No Permasalahan Tindaklanjut Solusi
1 Ninik mamak (pemegang Dilakukan penambahan catatan pada
ulayat) sulit memberikan halaman 2 buku tanah dan sertipikat, pada
persetujuan dalam pembuatan kolom ‘(i) penunjuk” kalimat :
sertipikat kepada anggota “Apabila dikemudian hari akan dilakukan
kaum. Alasannya bila tanah perbuatan hukum terhadap tanah ini
sudah disertipikatkan atas diperlukan izin dari pemegang ulayat”
22
nama perorangan (anggota (Junrizal Gelar Datuk Bandaro Sutan) .
kaum), fungsi ninik mamak Penggunaan catatan tersebut berdasarkan
tidak adalagi (tidak dihargai) permintaan dari para ninik mamak dan Ketua
KAN dengan maksud agar pemegang ulayat
tidak kehilangan fungsi dan peranannya
terhadap tanah ulayatnya, sekaligus
mengurangi terjadinya peralihan hak kepada
pihak luar (diluar anggota kaum).
2 Beberapa bidang tanah yang Disarankan kepada Ninik Mamak
tidak dapat diukur karena (pemegang ulayat) dan Ketua KAN untuk
sengketa kepemilikan antara mempercepat penyelesaian sengketa
pemegang ulayat. sehingga tidak merugikan para pihak
(anggota kaum) yang akan mendaftarkan
hak atas tanahnya
3 Beberapa sertipikat lama Melakukan deliniasi pada wilayah yang
tidak dapat dilakukan plotting memang tidak dapat ditemukan posisinya.
karena tidak dapat dilakukan
diidentifikasi (penentuan
posisi) di lapangan. Kondisi
ini mengakibatkan tidak dapat
dilakukan pengukuran secara
lengkap pada satu wilayah
(nagari).
4 Sertipikat lama belum bisa Mengkonfirmasikan kepada pihak terkait
diplotting karena belum (PEMDA) dalam memastikan batas
melakukan konversi dan batas administrasi yang ada,dan kalau memang
administrasi nagari belum seandainya belum ada batas yang jelas,
definitif maka dilakukan penunjukan batas
sementara
1. Penentuan Subyek Pemegang Hak
Secara umum subyek hak ulayat tersebut adalah persekutuan
masyarakat hukum adat, baik persekutuan berdasarkan teritorial,
genealogis ataupun campuran. Bilamana seseorang tampil seakan-
akan sebagai subyek hak ulayat, maka demikian bukanlah subyek
22 Hasil wawancara dengan Junrizal Datuk Bandaro Sutan di Nagari Padang Laweh pada
hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 11.00 WIB.