Page 39 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

30 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
dengan tujuan agar KAN lebih berperan aktif dalam penyelesaian
sengketa tanah adat di daerahnya.

Jadi jika sertipikat tanah kaum tersebut sudah diterbitkan, maka
pemegang hak yang jelas namanya di sertipikat tersebut dapat dengan
mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang jelas
apabila dalam pendaftaran sebelumnya melalui prosedur yang benar
dan data yang akurat serta bukti yang dapat dipercaya sebagaimana
yang telah dipersyaratkan dalam konversi dan pendaftaran tanah
kaum. Tapi dalam kenyataannya, di pengadilan jika terjadi gugatan
oleh pihak lain maka pelaksanaan hak tersebut yang lewat dari
waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat dapat dituntut
tetapi oleh anggota kaum yang ada dalam ranji saja. Alasan sertipikat
itu digugat dimana dalam penguasaan tanah adanya itikad tidak
baik dari para pihak yang digugat sehingga sertipikat tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum, adanya alat bukti yang kuat
dari pihak penggugat yang bisa dibuktikan kebenarannya sehingga
ketentuan Pasal 32 Ayat (2) dapat ditolak. Mengacu pada Pasal 32
Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa sistem
publikasi yang digunakan di Indonesia adalah sistem publikasi
negatif yang mengandung unsur positif hal ini dapat dibuktikan
dari hal-hal berikut: 1) pendaftaran tanah menghasilkan surat
tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, bukan
sebagai alat pembuktian yang mutlak; 2) sistem pendaftaran tanah
menggunakan sistem pendaftaran hak, bukan sistem pendaftaran
akta; 3) negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan yuridis yang
tercantum dalam sertipikat; 4) petugas pendaftaran tanah bersifat
aktif meneliti kebenaran data fisik dan yuridis; 5) tujuan pendaftaran
tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum; dan 6) pihak
lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertipikat dapat mengajukan
keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk
membatalkan sertipikat atau mengajukan gugatan ke pengadilan
agar sertipikat dinyatakan tidak sah. Akibat hukum konversi tanah
ulayat kaum menjadi hak milik terhadap status ulayat kaum melalui
program PTSL di Sijunjung status kepemilikannya tetap dianggap
sebagai hak milik kaum.