Page 42 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat 33
di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat

F. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut:

• Di wilayah Kabupaten Sijunjung terdapat bidang-bidang
tanah dengan status Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat
Suku dan Tanah Ulayat Kaum, di samping tanah-tanah
kepemilikan masyarakat secara individual baik perorangan
atau badan hukum maupun tanah kehutanan.
• Kepemilikan tanah-tanah ulayat dapat diketahui berdasarkan
kenyataan penguasaan fisik bidang tanah di lapangan
dengan batas-batas bidang tanah berupa batas alam dan/
atau tanaman hidup. Tanah Ulayat Nagari atau tanah
ulayat Suku umumnya berupa tanah yang belum diolah dan
sebagian berupa bangunan pasar, sekolah, atau Kantor Wali
Nagari, pandam pakuburan, dan sebagainya.
• Pendaftaran tanah ulayat kaum dilakukan melalui konversi,
sudah sejalan dengan ketentuan UUPA, namun status
tanahnya menjadi hak milik dengan beragam subyek hak.
Penentuan subyek hak didasarkan pada kesepakatan ninik
mamak kepala waris dengan para anggota kaumnya yang
dituangkan dalam dokumen Ranji.

2. Saran
• Pemerintah Daerah perlu melakukan identifikasi lapangan
terhadap tanah-tanah ulayat Nagari dan tanah ulayat
Suku yang masih ada dan ditetapkan kepemilikan dan
penggarapannya.
• Kementerian ATR/BPN perlu membuat ketentuan/peraturan
sebagai tindak lanjut Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA
terhadap tanah-tanah ulayat serta ketentuan pendaftaran
hak pemakaian/pemanfaatan oleh masyarakat anggota
komunitas di atas tanah ulayat yang sudah dikonversi
tersebut.