Page 41 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

32 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
mengurus pendaftaran tanahnya dengan menemui Masril Mdr
Malin Kepala Desa Muaro Kalaban, untuk menandatangani surat
permohonan penerbitan sertipikat hak milik tanggal 22 September
2014 oleh Kepala Desa yang ditolak dengan alasan tanah tersebut
sudah bersertipikat.

Hal yang menjadi dasar gugatan, yaitu bahwa tanah ulayat
milik M.Yazid glr Dt. Rajo Lelo sebagai pemilik tanah ulayat secara
turun temurun dengan batas-batas yang jelas dimana kepemilikan
itu dikuatkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Silungkang Nomor: 08/KAN SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010. Hal
ini mengindikasikan penggunaan hukum adat dalam mengatur
penguasaan dan pemilikan tanah adat dimana diputuskan melalui
lembaga kerapatan adat nagari yang merupakan lembaga tertinggi
dalam kesatuan hukum adat masyarakat minang di tingkat nagari.
Perkara pada tingkat PTUN ini telah diputus dalam putusan
No. 24/G/2014/PTUN-PDG pada tanggal 30 April 2013. Idealnya
dalam rangka memperkuat status kepemilikan atau sebagai dasar
kepastian hukum atas hak tanah ulayat, maka pengajuan sertipikat
hak milik tanah hendaknya diperkuat dengan alas hak berupa: (1)
Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum; (2) Ranji Keturunan kaum;
(3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang; dan (4) Persyaratan
surat permohonan sertipikat hak milik yaitu Surat Keterangan
dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (sporadik)
ditandatanggani oleh Kepala Desa dan Camat sebagaimana
disebutkan dalam putusan tersebut.

Sejumlah persyaratan dalam pendaftaran tanah tersebut,
akan sulit dipenuhi khususnya apabila terjadi perubahan
wilayah administrasi nagari yang berpengaruh pada kewenangan
penandatanganan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
oleh kepada desa dan camat yang bersangkutan. Kepala nagari
dimana tanah ulayat tersebut ada dianggap paling tahu tentang
wilayah administrasi nagarinya termasuk keberadaan tanah-tanah
ulayat kaum dari warganya yang secara otomatis juga mengutamakan
kepentingan warga kaum di wilayah nagarinya.