Page 40 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 40

Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat     31
                                             di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat

             3.  Rumitnya Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Akibat Perubahan Wilayah
                Administrasi
                 Keberadaan  sistem  pemerintahan nagari  yang  berkembang
             di Sumatera Barat khususnya Kabupaten Sijunjung memiliki
             tujuan  utama  untuk menjaga  eksistensi budaya minang  dengan
             atribut  adatnya berupa harta  pusako  tinggi. Salah  satu hal  yang
             menyebabkan  potensi  hilangnya  tanah ulayat  kaum  atau  sulitnya
             pendaftaran tanah adalah adanya pemekaran wilayah atau perubahan
             wilayah  administrasi kabupaten  yang  ternyata berpengaruh  pada
             letak geografis  tanah  ulayat di  nagari-nagari  yang ada.  Terbitnya
             Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas
             Wilayah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Sawahlunto,  Kabupaten
             Daerah  Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung  dan Kabupaten Daerah
             Tingkat II Solok.

                 Hal  ini  berarti  terjadi  perubahan wilayah administrasi  yang
             bermakna bahwa secara spasial dan kelembagaan terjadi perubahan
             yang akan  mempengaruhi  kedudukan atau  letak geografis  suatu
             tanah ulayat. Perbuatan hukum ini akan mempengaruhi yurisdiksi
             kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
             Nasional dalam hal wilayah kerja kantor pertanahan di kabupaten
             dalam melakukan kegiatan  pendaftaran  tanah  demikian juga
             pemerintah  desa  yang  berwenang  menerbitkan  surat  keterangan
             penguasaan tanah yang bersangkutan.

                 Tanah  ulayat kaum Datuk Rajolelo menjadi  salah  satu  yang
             terkena dampak dari  perubahan wilayah administrasi  Kabupaten
             Sawahlunto/ Sijunjung. Hal ini menimbulkan akibat hukum berupa
             perubahan kewenangan administrasi pemerintahan ke Desa Muaro
             Kalaban demikian juga Kantor Pertanahan Kabupaten Sawahlunto
             dalam kegiatan  pendaftaran  tanahnya. Permasalahan muncul
             manakala terhadap tanah  ulayat  kaum tersebut  secara tiba-tiba
             ternyata  telah  terbit Sertipikat Hak Milik Nomor:  152  tanggal  28
             Oktober 1998, SU No. 46 tanggal 30 Juli 1998 Luas 20.000 M atas nama
                                                                2
             Umar Abdullah yang terletak di Desa Muaro Kalaban, Kecamatan
             Silungkang Kotamadya Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Hal
             ini ketahui oleh Datuk Rajolelo manakala yang bersangkutan akan
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45