Page 94 - Land Reform dari Masa ke Masa

Pembentukan Kebijakan Manajemen dan Administrasi Pertanahan Pro-Pasar 75

panjang sebagai berikut:
√ Untuk mempercepat pendaftaran hak-hak tanah dan
penerbitan sertifikat tanah, sehingga pada akhir 25
tahun proyek ini semua pemilik tanah akan memiliki
sertifikat;
√ Untuk meninjau ulang perundang-undangan,
peraturan, dan prosedur administrasi pertanahan yang
melayani kebutuhan masyarakat Indonesia dan dalam
suatu bentuk yang bisa diterapkan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN), bisa dimengerti dan
diterima oleh publik, selaras dengan kebijakan
Pemerintah, dan cukuk pleksibel untuk merespon pada
saat yang tepat terhadap kondisi-kondisi yang berubah;
√ Untuk memperkuat BPN sebagai sebuah lembaga
pemerintah sehingga lembaga ini diakui bisa
memberikan layanan yang bernilai dan efektif untuk
pemerintah dan publik;
√ Untuk menyesuaikan biaya-biaya layanan BPN yang
cukup tinggi untuk bisa membiayai diri sendiri secara
mandiri, dan cukup murah sehingga bisa dijangkau
seluruh rakyat Indonesia;
√ Untuk membuat BPN sebagai partisipan aktif dalam
peninjauan kembali yang sedang berlangsung terhadap
kebijakan administrasi tanah.
Kemudian di tahun 1995 BPN mulai menjalankan
Indonesian Land Administration Project (ILAP), yang di-
Indonesia-kan menjadi Proyek Administrasi Pertanahan.

(Holstein dan Munro, “International Impact of the Thailand Land
Titling Programme”, Department of Lands, Ministry of Interior, 2003,
seperti dikutip oleh William 2003:12). Lihat juga berbagai paper
yang mempromosikan Thailand Land Titling Project sebagai sebuah
cerita sukses luar biasa yangberfungsi sebagai standard kualitas
(benchmark) bagi administrasi dan manajemen tanah dan juga
untuk kerjasama inter-agensi (Rattanabirabongse et.al. 1998, Feder
dan Nishio 1999, AusAID 2000, 2001, Bowman 2004, Burn 2004).