Page 95 - Land Reform dari Masa ke Masa

76 Land Reform Dari Masa Ke Masa

Proyek ini yang didanai oleh dana APBN Pemerintah
Indonesia (US $ 44,9 juta), dana hibah dari AusAID
(US $ 15,2 juta), dan hutang dari Bank Dunia (US $
80,0 juta). Proyek tersebut berusaha menjadi sebagai
acuan baru untuk mereformasi kebijakan, manajemen
dan administrasi pertanahan. Proyek ini bertujuan (i)
“untuk mempercepat pasar tanah yang wajar dan
efisien, dan untuk meredakan konflik sosial atas tanah,
melalui percepatan pendaftaran tanah … dan melalui
perbaikan kerangka kelembagaan untuk administrasi
pertanahan yang diperlukan untuk mendukung pro-
gram tersebut”; (ii) “untuk mendukung upaya
Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan
kebijakan-kebijakan manajemen pertanahan jangka
panjang” (World-Bank 1994:ii).
Melalui proyek ini, BPN mengganti Peraturan
Pemerintah No. 10/1962 tentang Pendaftaran Tanah,
yang dibuat dalam konteks untuk menjalankan land
reform yang didasarkan atas mandat UUPA 1960.
Sebuah peraturan pemerintah yang baru mengenai
pendaftaran tanah (No. 24/1997) dibuat untuk
meletakkan dasar bagi apa yang disebut dalam
dokumen proyek sebagai “prosedur yang lebih praktis
dan efisien dalam pendaftaran tanah.” Dengan
prosedur pendaftaran yang baru itu, proyek
percontohan mereka (1995-2001) berhasil
mengeluarkan sertifikat-sertifikat tanah untuk lebih
dari 1,85 juta keluarga di Jawa (lihat tabel 7) 59

59 Proyek Administrasi Pertanahan mensasar wilayah-wilayah
di empat puluh tujuh kabupaten/kota di Jawa yang mengeluaran
sejumlah 1.862.968 sertifikat, plus dua kabupaten proyek
percobaan di Sumatera Selatan dan Sumatera Utara, yang
menghasilkan secara berturut-turut 11.028 dan 4.934 sertifikat.