Page 100 - Land Reform dari Masa ke Masa
P. 100

- XI -

                    Kampanye Mempromosikan
                 Land Reform Setelah Jatuhnya

                                    Suharto



                  uharto lengser pada bulan Mei 1998 setelah berkuasa
               Sselama lebih dari tiga dekade karena oposisi massif
               kelompok-kelompok masyarakat sipil di tengah-tengah
               krisis moneter dan finansial yang akut, yang berresonansi
               dengan tekanan-tekanan internasional yang begitu kuat
               dari IMF, perpecahan di kalangan tentara dan elit politik,
               dan yang terpenting, kehilangan dukungan politik dari
               kabinetnya dan parlemen (Sharma 2002, Anwar 2005,
                               62
               Aspinal 2005).  Suharto menyerahkan kekuasaan
               kepresidenannya kepada Wakil Presiden Habibie, yang
               kemudian memimpin suatu pemerintahan transisi hingga
               November 1999.
                      Berbagai kelompok gerakan rakyat pedesaan di
               Jawa memanfaatkan kesempatan politik dari periode
               transisi politik selama delapan belas bulan (Mei 1998 sampai
               November 1999) yang berlanjut dengan upaya
               melancarkan aksi-aksi pendudukan atas tanah-tanah yang
               sebelumnya berada di bawah kendali perkebunan-
               perkebunan milik pemerintah dan swasta, juga Perhutani. 63
               Beberapa istilah baru seperti reclaiming, okupasi tanah,



                62   Untuk kejadian-kejadian yang rinci dan kronologis mengenai
               kejatuhan Suharto, lihat van Dijk (2001).
                63   Kasus Tapos di distrik Bogor, Jawa Barat, merupakan tonggak
               dari kasus pendudukan tanah dimana sekitar 300 keluarga
               mengambil alih bagian dari 751 hektar dari lahan perkebunan yang


                                         81
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105