Page 105 - Land Reform dari Masa ke Masa

86 Land Reform Dari Masa Ke Masa

Menteri Kehakiman dan Menteri Negara Agraria untuk
memimpin sebuah tim untuk mempelajari kebijakan dan
aspek-aspek legal dari pelaksanaan land reform berdasarkan
UUPA 1960. Menteri Kehakiman, Muladi, merupakan
profesor hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang. Ia
menunjuk Maria Sumardjono, seorang profesor hukum
tanah dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, sebagai
ketua tim pelaksana untuk melaksanakan (a) sebuah studi
mengenai hukum dan peraturan yang terkait dengan land
reform; (b) studi penerapan kebijakan dan perundang-
undangan terkait land reform; (c) untuk menyusun dan
memformulasikan kebijakan dan peraturan yang diperlukan
untuk menerapkan land reform.
Penegasan kembali pemberlakuan UUPA 1960
adalah pertama kalinya dan satu-satunya Presiden
Habibie menyebutkan land reform dalam dokumen resmi.
Pada gilirannya, Sumardjono menghasilkan rekomendasi
untuk meninjau kembali perundang-undangan yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber agraria/

Pelaksanaan Land Reform. Pertimbangan dari Keputusan
Presiden itu adalah:
Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengamanatkan
semua hak atas tanah berfungsi sosial, dan agar tidak
merugikan kepentingan umum maka pemilikan/penguasaan
tanah yang melampaui batas dilarang;
Bahwa kebijaksanaan dan perundang-undangan di bidang
pertanahan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya seiring
dengan amanat Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 dan
belum mendukung terciptanya penguasaan dan pemanfaatan
tanah yang sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan dan norma-
norma yang berkeadilan sosial sehingga dipandang perlu
mengambil langkah-langkah bagi terwujudnya amanat
Undang-undang tersebut;
Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk
Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-
undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Land Reform
(Pertimbangan dari Keputusan Presiden No. 48/1999).