Page 104 - Land Reform dari Masa ke Masa

Kampanye Mempromosikan Land Reform Setelah Jatuhnya Suharto 85

masukan yang disampaikan oleh para pemimpin gerakan
agraria, aktivis LSM, dan ilmuwan kritis. Dalam sebuah
pertemuan pejabat tinggi BPN ia menyampaikan pidato yang
mengajukan UUPA 1960 sebagai acuan utama untuk
mengkritik kebijakan tanah yang dihasilkan oleh rejim Suharto
seperti berikut:

Undang-undang Pokok Agraria yang menjadi landasan
utama kebijakan pertanahan sesungguhnya sarat
dengan watak dan semangat kerakyatan serta amanat
untuk menciptakan keadilan di bidang pertanahan
dengan melindungi pihak ekonomi lemah. Namun
dalam beberapa tahun belakangan ini kita telah
terbawa oleh arus kebijakan yang lebih mementingkan
pertumbuhan ekonomi, sehingga semakin jauh
meninggalkan fungsi sosialnya serta peranannya untuk
mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai
akibatnya, rakyat pada umumnya, dan masyarakat
ekonomi lemah pada khususnya, merasa diperlakukan
tidak adil dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah
(Durin 1998:32).
Lebih lanjut ia mengajukan masih relevannya UUPA
1960.
Pada era reformasi sekarang ini, tuntutan terhadap
perbaikan kebijakan di bidang pertanahan merupakan
salah satu tuntutan pokok yang disuarakan oleh
masyarakat. Masyarakat berharap agar kebijaksanaan
pertanahan tetap mengacu kepada Undang-undang
Pokok Agraria uang mengandung nilai-nilai kerakyatan
dan nilai-nilai kehidupan yang berkeadilan sosial (Durin
1998:32).

Dalam menanggapi permasalahan agraria yang
meluas dan tuntutan masyarakat sipil untuk pelaksanaan
kebijakan land reform Presiden Habibie menerbitkan
Keputusan Presiden No. 48/1999 yang memandatkan
66

66 Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 1999 tentang Tim
Pengkajian Kebijakan dan Perundangan dalam rangka