Page 107 - Land Reform dari Masa ke Masa

88 Land Reform Dari Masa Ke Masa

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selama
periode ini, kampanye land reform menghebat. Melalui
berbagai taktik kampanye publik, termasuk menggunakan
poster, pamflet, dengar pendapat publik, demonstrasi, petisi,
konferensi pers, seminar, mogok makan, dan lobi - di
bawah kepemimpinan KPA, aktivis agraria dan organisasi
gerakan massa lainnya menyerukan perlunya reforma
agraria yang komprehensif.
Kampanye land reform dari kalangan gerakan sosial
menghadapi kondisi-kondisi khusus, sebagian digerakkan
oleh kejadian-kejadian yang mengejutkan yang
memungkinkan agenda land reform masuk ke dalam proses
kebijakan resmi pemerintah, termasuk di Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Salah satu kejadian adalah ketika Wakil
Presiden Megawati mengumumkan nama-nama para
menteri dan pejabat tinggi lainnya di pemerintah pusat, sta-
tus Menteri Negara Urusan Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tidak diumumkan. Hal ini
menimbulkan pertanyaan dan kegelisahan bagi pejabat dan
pegawai negeri BPN mengenai eksistensi BPN, sebagian
dihantui oleh dibubarkannya Departemen Sosial. Kegelisahan
itu semakin menjadi dengan maraknya tuntutan
desentralisasi kewenangan pertanahan yang selama ini
dipegang oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah BPN.
Tuntutan untuk desentralisasi berfokus pada upaya untuk
memindahkan kelembagaan dan kewenangan pertanahan
dan karyawan BPN untuk berada di bawah pemerintah-
pemerintah kabupaten. Salah satu konseptor utama
kebijakan desentralisasi, Ryaas Rasyid, yang juga menjadi
Menteri Negara Otonomi Daerah, gencar menyuarakan
keharusan adanya kerangka pelaksanaaan desentralisasi, dan
secara khusus mengusulkan rencana melikuidasi Badan
Pertanahan Nasional beserta kewenangan dalam bidang
pertanahan yang dipegang pemerintah pusat.