Page 112 - Land Reform dari Masa ke Masa
P. 112
Kampanye Mempromosikan Land Reform Setelah Jatuhnya Suharto 93
PSDA) , yang didirikan sebelumnya untuk mengkoordinasikan
75
aktivis lingkungan dan akademisi untuk mempromosikan
prinsip-prinsip baru pengelolaan sumber daya alam,
membentuk sebuah kelompok kerja gabungan bersama KPA
dan KSPA, yakni yang disebut Kelompok Kerja untuk
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
(Pokja PA-PSDA). Pokja gabungan ini menolak pemisahan
keduanya.
Selama proses penyusunan dua ketetapan MPR RI
tersebut, panitia ad hock MPR RI memprakarsai beberapa
seminar dan lokakarya, dan menyambut beberapa
demonstrasi, delegasi, dan petisi dari berbagai kelompok
masyarakat sipil. Perkembangan selanjutnya, Panitia Ad
76
hoc MPR RI pun memutuskan untuk menggabungkan
kedua draft itu menjadi satu draft ketetapan MPR RI tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
setelah mereka melakukan konsultasi intensif, termasuk
dengan kelompok kerja PAPSDA itu. 77
75 LSM lingkungan di bawah koordinasi Pokja PSDA antara lain
WALHI, AMAN, Yayasan Kehati, WWF Indonesia, ICEL, HuMA,
JATAM, Jaring Pela, RACA Institute, Yayasan Lembaga Ekolabel
Indonesia, dll. Sebagian besar LSM lingkungan telah didorong
oleh keterlibatan mereka dengan perjuangan lingkungan
setempat, kebijakan lingkungan nasional, dan jaringan gerakan
lingkungan internasional.
76 Mereka antara lain Konsorsium Pembaruan Agraria,
Kelompok Studi Pembaruan Agraria, Serikat Petani Pasundan,
Federasi Serikat Petani Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara.
77 Kelompok kerja gabungan ini membentuk fase baru dalam
trajektori hubungan antara gerakan agraria dan gerakan
lingkungan di Indonesia (Peluso et al 2008). Salah satu isu kunci
yang diperdebatkan antara dua kubu itu adalah UUPA.
Sebagian besar pemimpin aktivis agraria dan ahli, termasuk
Sediono Tjondronegoro SMP, profesor sosiologi pembangunan
pedesaan dari Institut Pertanian Bogor, bersikeras bahwa UUPA,
setidaknya artikel # 1 sampai 14, sangat relevan untuk
dipertahankan, dan harus diposisikan sebagai dasar Prinsip
