Page 113 - Land Reform dari Masa ke Masa

94 Land Reform Dari Masa Ke Masa

Pada November 2001 Sidang Umum Majelis
Permusyawaratan Rakyat menetapkan Ketetapan No IX/
2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumberdaya Alam, dengan mana Presiden Indonesia dan
DPR RI diberi mandat untuk melaksanakan seperangkat
arah kebijakan pembauan agraria dan kebijakan
pengelolaan sumber daya alam (lihat Tabel 8). TAP MPR
RI No. IX/2001 ini mendefinisikan pembaruan agraria
sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang
berkaitan dengan penataan kembali penguasaan,
penggunaan, kepemilikan, dan pemanfaatan sumber-
sumber agraria yang dilaksanakan untuk mencapai
kepastian hukum dan perlindungan serta keadilan dan
kemakmuran bagi semua rakyat Indonesia (pasal 2), dan
membedakannya dengan pengelolaan sumber daya alam. 78
Setelah lebih dari dua dekade aktivisme, pemerintah
Indonesia mengagendakan “land reform”, bersamaan dengan
agenda “pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan”.
Dua perangkat arah kebijakan ini mencerminkan ketegangan
tak terselesaikan antara para promotor “pembaruan agraria”
dan “pengelolaan sumber daya alam”, yang tidak hanya dalam

hukum (undang-undang payung) yang mencakup hukum
sumber daya alam “sektoral” seperti kehutanan, pertambangan,
dan hukum tanah (Tjondronegoro 2008:155-160). Di kubu lain,
sebagian besar pemimpin aktivis lingkungan dan para ahli
berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia tidak memiliki
kategori tersebut; dan mendukung inisiatif untuk merancang
undang-undang yang komprehensif tentang Pengelolaan
Sumberdaya Alam (Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya
Alam) yang dimaksudkan untuk merevisi semua hukum dan
peraturan yang ada yang berhubungan dengan tanah dan
sumber daya alam, termasuk UUPA.
78 Ketetapan Nomor IX tidak memberikan definisi pengelolaan
sumber daya alam kecuali pernyataan umum dan samar-samar
bahwa “(P)engelolaan sumberdaya alam yang terkandung di
daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil,
berkelanjutan dan ramah lingkungan” (pasal 3).