Page 116 - Land Reform dari Masa ke Masa

Kampanye Mempromosikan Land Reform Setelah Jatuhnya Suharto 97

pada gilirannya mereka memblokir otorisasi dari draft
tersebut untuk diproses menjadi draft pemerintah
(Suwarno 2003, 2006).
TAP MPR RI No. IX/2001 tersebut memiliki pengaruh
pada proses kebijakan di Badan Pertanahan Nasional (BPN),
dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM).
Interaksi antara para aktivis dan pakar agraria dan pejabat
tinggi BPN menjadi lebih mudah karena Maria Sumardjono
– profesor hukum tanah dari Universitas Gajah Mada yang
memimpin Kelompok Studi Pembaruan Agraria (KSPA) dan
bersama-sama para aktivis dan akademisi lain untuk
mempromosikan TAP MPR RI tentang Pembaruan Agraria
– diangkat oleh Presiden Megawati sebagai Wakil Kepala
BPN. Dengan posisi barunya ini, dan sebagai orang yang
sangat terlibat dalam pembuatan Ketetapan MPR,
Sumardjono memiliki posisi untuk menggerakkan
kewenangan BPN menindaklanjutinya. Dia mendorong BPN
untuk menyesuaikan rencana strategis yang ada dan
mengusulkan serangkaian kegiatan kunci melaksanakan
“arah kebijakan pembaruan agraria” (Sumardjono 2006:88-
99). Namun hal ini tidak berbuah. Yang berbuah justru usaha
Kepala BPN, Lutfi Nasution, yang berhasil meyakinkan
Presiden Megawati untuk mengeluarkan Keputusan Presiden
No. 34/2003 yang mengarahkan kembali pelaksanaan
Ketetapan MPR ini menjadi hanya dua kegiatan, yaitu:
(1) untuk menyusun revisi UUPA 1960 dan menggantinya
dengan rancangan undang-undang pertanahan yang
baru;
(2) untuk memantapkan manajemen pertanahan dan
sistem informasi dalam kaitannya dengan pendaftaran
tanah. 80

80 Keputusan Presiden Nomor 34/2003 juga Presiden Megawati
memutuskan untuk mendesentralisasi sebagian kewenang BPN