Page 121 - Land Reform dari Masa ke Masa

102 Land Reform Dari Masa Ke Masa

pemerintah untuk melaksanakan redistribusi tanah,
melalui pidato tahunan pada 31 Januari 2007. Beberapa
bulan sebelumnya Presiden menyelenggarakan
pertemuan khusus antara Presiden SBY dengan Kepala
Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang baru diangkat,
Joyo Winoto, Menteri Kehutanan M.S. Ka’ban dan
Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengenai usaha-
usaha mengurangi pengangguran dan mengatasi
kemiskinan melalui apa yang kemudian disebut “Reforma
Agraria”. Presiden telah pula menyelenggarakan Rapat
82
Kabinet Terbatas khusus membahas “Reforma Agraria”
itu. Kemudian, BPN berhasil memasukan komponen-
83
komponen kebijakan land reform ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Undang-
undang No 17/2007).
Sebagai Kepala BPN, Winoto melakukan berbagai usaha
yang penting sebagai berikut (lihat Winoto 2005 a,b, 2006,
2007a,b,c, 2008, 2009):
(a) Membuat dasar hukum baru untuk eksistensi dan tugas
pokok dan fungsi Badan pertanahan Nasional; menetapan
84
prinsip-prinsip baru kerja BPN , pembaruan kelembagaan
85

82 “SBY Terima Mentan, Menhut dan Kepala BPN. Akan
Dikembangkan, Program Reforma Agraria”. 28 September 2006.
Website resmi Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang
Yudhoyono. http://www.presidensby.info/index.php/fokus/
2006/09/28/1077.html. Last downloaded on 3 April 2012.
83 “Rapat Terbatas Bahas Reforma Agraria.” 23 Mei 2007. Website
Resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia. http://www.setneg.go.id
index.php?option=com_content&task=view&id=402&Itemid=55.
Last downloaded on 3 April 2012.
84 Melalui Peraturan Presiden No. 10/2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional (BPN).
85 Apa yang dahulu disebut “catur tertib pertanahan” diganti
menjadi empat prinsip baru yakni: bahwa Pertanahan harus
berkontribusi secara nyata untuk: 1) meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru
kemakmuran rakyat; 2) tatanan kehidupan bersama yang lebih