Page 123 - Land Reform dari Masa ke Masa

104 Land Reform Dari Masa Ke Masa

redistribusi pada input-input pertanian, kredit, teknologi
tata-guna tanah dan pertanian, pemasaran, dan
berbagai asistensi teknis lain, agar membuat tanah yang
diredistribusikan menjadi produktif, menguntungkan,
dan dapat dikelola secara berkelanjutan.
(e) merancang dan menjalankan Program Pembaruan
Agraria Nasional (PPAN), yang mengagendakan
redistribusi tanah pada tiga jenis objek, yakni
(i) 1,1 juta hektar dari berbagai tipe “tanah negara” yang
secara langsung berada di bawah jurisdiksi BPN;
(ii) 8,15 juta hektar tanah dalam kategori ”hutan
konversi”, bagian dari kawasan hutan yang dapat
dikeluarkan dari kawasan hutan untuk tujuan non-
kehutanan, di bawah Jurisdiksi Departemen
Kehutanan; dan
(iii) lebih dari 7 juta hektar “tanah-tanah terlantar” yang
berada di bawah jurisdiksi BPN (Winoto 2008:52).

“Reforma Agraria” yang diagendakan di atas tidak
akan berhasil hanya dengan mengandalkan kerja BPN
saja. Misalnya: pengadaan tanah seluas 8,15 juta hektar
yang berasal dari kawasan hutan yang dapat dikonversi
itu memerlukan keputusan Menteri Kehutanan; asistensi
teknis dan inovasi pertanian bagi para petani penerima objek
land reform tentu memerlukan kerjasama erat dari
Departemen Pertanian; demikian pula halnya dengan
kerjasama dengan pemerintah daerah dalam memberikan
pertimbangan mana-mana tanah yang perlu
diredistribusikan dan siapa-siapa yang diusulkan menjadi
penerima tanah yang diredistribusikan.
Pada kenyataanya sepanjang 2005-2009,
kerjasama badan pemerintahan lintas sektoral itu tidak
terjadi secara sinergis untuk mewujudkan land reform yang
berhasil. Masing-masing badan pemerintahan memiliki
dan terus memelihara apa yang dikenal di kalangan pejabat