Page 120 - Land Reform dari Masa ke Masa
P. 120
- XII -
Yang Disebut “Reforma Agraria”
2005-2009
etelah dilantik menjadi Presiden, Susilo Bambang
SYudhyono (SBY) mengagetkan para aktivis dan
akademisi yang mempromosikan land reform, serta
publik Indonesia secara umum, dengan mengeluarkan
Peraturan Presiden No. 36/2005 tentang Pengadaan
Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum.
Alih-alih hal ini menuai gelombang protes dari kalangan
yang luas mulai dari aktivis gerakan sosial, komisioner
Komnas HAM, tokoh organisasi kemasyarakatan seperti
Nadhatul Ulama dan Muhamadiyah, aktivis mahasiswa,
81
hingga akademisi perguruan tinggi. Joyo Winoto, yang
baru diangkat menjadi Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN) menghadapi tekanan dari protes-protes
ini. Di awal masa kepemimpinannya di BPN, ia berhasil
mendorong terbitnya Peraturan Presiden Perubahan atas
Perpres No 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Perpres No 65/2006) yang terbit tanggal 5 Juni 2006.
Selain berhasil menunjukkan prestasinya itu, ia
kemudian maju dengan mengagendakan “Reforma
Agraria”. Winoto lah yang mempengaruhi bagaimana
Presiden SBY menyatakan ke publik komitmen
81 Perpres ini kemudian berhasil diubahnya menjadi Perpres 65/2006
tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36/
2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum.
101
