Page 125 - Land Reform dari Masa ke Masa

106 Land Reform Dari Masa Ke Masa

Namun, Kementerian Kehutanan sebagai pihak yang
berwenang menguasai kawasan itu menolak. 87
Kehutanan tetap mempertahankan diri sebagai ‘tuan
tanah negara’ terbesar, melalui penguasaan sekitar 70
wilayah Republik Indonesia atas “Kawasan Hutan. 88
Di dalam Kementerian Kehutanan masalah hak-hak
rakyat atas tanah di wilayah yang ditetapkan oleh Menteri
Kehutanan sebagai bagian dari “Kawasan Hutan” menjadi
masalah yang kronis sebagai akibat dari terus
dipergunakannya semacam prinsip “domein verklaring”
yang diperluas, dimana ditetapkan bahwa di dalam wilayah
yang ditetapkan sebagai “kawasan hutan” hanya ada satu
kepemilikan tunggal, yakni milik Negara. Hal ini didasarkan
pada UU Kehutanan No. 5/1967, yang dilanjutkan dengan
UU Kehutanan No. 41/1999. Konsep politik hukum
“Kawasan Hutan”, dimana hutan ditentukan bukan
berdasarkan fungsi ekologisnya, melainkan berdasarkan
penetapan suatu wilayah sebagai “kawasan hutan” oleh
Menteri Kehutanan. Masalah ini berlanjut menjadi konflik

sekitar 100 halaman, di dalamnya terkandung versi cetak dari data
dan peta-peta termaksud (wawancara di bulan November 2007).
87 Dalam suatu diskusi di Pusat Kajian Agraria - IPB, pada tanggal
19 Mei 2008, pejabat Badan Planologi Departemen Kehutanan
mempersoalkan cara bagaimana BPN menghasilkan dan
menggunakan data itu. Keterangan yang diberikan oleh seorang
pejabat tinggi BPN pun, dalam wawancara dengan penulis pada
19 Juni 2009 mengkonfirmasi bahwa belum ada perubahan
yang berarti dalam hubungan komunikasi dan kordinasi dengan
Departemen Kehutanan mengenai agenda tersebut.
88 Kita mengetahui dari studi Arnoldo Contreras-Hermosilla dan
Chip Fay (2005), bahwa tidak semua klaim itu telah absah secara
hukum administrasi. Menurut studi itu klaim Departmen
Kehutanan dalam menguasai kawasan hutan seluruh Indonesia
seluas 120,353,104 hektar didasarkan pada penunjukan oleh Menteri
Kehutanan, dan hingga awal tahun 2005 hanya 12 juta hektar
atau 10 persen saja yang telah dikukuhkan dengan memiliki Berita
Acara Tata Batas (Contreras-Hermosilla dan Cip Fay 2005:11.