Page 129 - Land Reform dari Masa ke Masa
P. 129
110 Land Reform Dari Masa Ke Masa
penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau
dasar penguasaannya. Hasil identifikasi BPN luasan “tanah
terlantar” tersebut mencapai 7.386.289 hektar” (lihat table
9). Untuk melakukan pengambilalihan keseluruhan “tanah
terlantar” ini, diperlukan suatu peraturan pemerintah baru,
yang pada gilirannya menjadi PP No. 11/2010 tentang
Penertiban dan Pendayaguaan Tanah Terlantar.
Yang kemudian secara praktis diandalkan oleh BPN
205-2009 adalah melakukan legalisasi aset tanah yang
telah dikuasai, dipergunakan dan dimanfaatkan rakyat,
namun status hukum dari tanah tersebut adalah “Tanah
Negara”. Jenis legalisasi ini disebut secara resmi dalam
kategori kerja BPN sebagai “Distribusi Tanah”. Luasan
“Tanah Negara” ini yang disasar oleh legalisasi asset tanah
melalui jalur redistribusi ini adalah 1,1 juta hektar. Jumlah
sertifikat tanah yang dihasikan melalui jalur redistribusi
tanah ini sepanjang tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008,
secara berturut-turut adalah 5.000, 4.700, 74.900, dan
332.935 sertifikat.
