Page 134 - Land Reform dari Masa ke Masa

- XIII -

Ringkasan

alam mendemontrasikan dan menganalisis bagaimana
D berbagai hubungan sosial atau kekuatan saling bertarung
satu sama lain dalam babakan/periodisasi kebijakan land re-
form Indonesia, penulis mempergunakan pendekatan analisis
konjungtural yang secara padat ditampilkan oleh Stuart Hall
(2007:280) dalam kutipan di awal bab pendahuluan. Penulis
telah mempertunjukkan secara ringkas, rute (trajektori) yang
ditempuh oleh land reform dalam perjalanan kebijakan
pertanahan Indonesia sejak 1945, saat proklamasi
kemerdekaan Republik Indonesia.
UUPA 1960 menetapkan seperangkat kewenangan
pemerintah pusat yang disebut sebagai “Hak Menguasai dari
Negara”, yang memungkinkan berbagai rezim politik yang
berbeda (a) mengatur, mengelola dan mengalokasikan
tanah dan sumber daya alam, (b) menentukan hubungan
kepemilikan, dan (c) menentukan mana tindakan yang
sesuai dengan hukum (legal) dan melanggar hukum (ille-
gal) dalam tindakan hukum mengenai tanah dan kekayaan
alam. Penulis telah menunjukkan bagaimana rezim politik
yang berbeda membentuk kebijakan land reform, atau anti
land reform, yang berbeda-beda walau di bawah naungan
Undang-undang Dasar 1945 dan UUPA 1960 yang sama.
Perundang-undangan agraria secara strategis dibentuk,
disiasati, dan dimanfaatkan oleh para penguasa politik yang
berbeda-beda untuk memenuhi kepentingan dan visi

115