Page 135 - Land Reform dari Masa ke Masa

116 Land Reform Dari Masa Ke Masa

ideologis yang berbeda pula. Telah diuraikan sejarah
kelembagaan, pengaturan hukum, dan perjuangan politik
tertentu mengeluarkan tanah-tanah perkebunan dan
kawasan hutan di Jawa dari program redistribusi tanah
1960-1965, meskipun organisasi-organisasi gerakan
pedesaan menuntut pemerintah menargetkan kedua sistem
agraria warisan kolonial tersebut.
Meskipun semua partai politik di parlemen nasional
sepakat untuk memberlakukan UUPA, sifat khas dari pro-
gram land reform yang “bertekad untuk menjalankan
perubahan tenurial yang memaksa, drastis, dan cepat” (Tai
1974:19), telah menghasilkan resistensi dari kaum tuan tanah
yang tanahnya disasar untuk diredistribusi. “Aksi-aksi sepihak”
untuk menandingi resistensi tuan tanah itu bergaung luas
dalam pertarungan politik elite di tingkat nasional. Kudeta
militer secara drastis dan dramatis mengakhiri Demokrasi
Terpimpin (1957-1965), dan semua agenda politik dan visi
Sukarno tentang sosialisme Indonesia. Selanjutnya, setelah
memberantas gerakan komunis, melarang PKI dan
organisasi-organisasi yang diasosiasikan dengannya, dan
membunuhi dan memenjarakan orang-orang yang diberi cap
komunis, dan melarang ajaran-ajaran komunisme, rezim
militer Suharto yang disebut “Orde Baru” membalikkannya,
menempatkan Indonesia di bawah visi ideologis yang sama
sekali berbeda dengan yang diusung oleh Demokrasi
Terpimpin Sukarno. Di Jawa, dua penguasa tanah negara
terluas (Perhutani dan perkebunan-perkebunan-perkebunan
milik pemerintah maupun swasta), mendapatkan jalan
melanjutkan hegemoni mereka atas penduduk desa secara
keseluruhan, terutama memanfaatkan trauma dan
ketakutan penduduk desa yang meluas setelah pemberantasan
komunisme yang berlangsung secara brutal itu.
Pada tahun 1978 Pemerintah membuat Departemen
Kehutanan (sebelumnya adalah Direktorat Jenderal
Kehutanan dalam Departemen Pertanian), dan selanjutnya