Page 132 - Land Reform dari Masa ke Masa
P. 132
Yang Disebut “Reforma Agraia” 2005-2009 113
pertanahan … tanpa didahului oleh Pembaruan
Agraria adalah alat sistematis yang justru
menjerumuskan tanah petani semakin cepat terjual
dan jatuh kepada pemodal besar, sehingga
ketimpangan tanah pun semakin lebar. Itulah
sebabnya tanah pertanian sekarang ini semakin
banyak dimiliki oleh kelompok non petani yang
tinggal di kota, sementara petani gurem telah menjadi
buruh tani.”
Perlu ditegaskan disini bahwa sejatinya, legalisasi aset
tanah yang dipromosikan oleh BPN ini, bukan hanya
bersesuaian dengan yang dirancang oleh reformasi
kebijakan, manajemen, dan administrasi pertanahan yang
dilancarkan oleh Bank Dunia dalam rangka mempercepat
pembentukan pasar tanah. Lebih dari itu, keberhasilan
mengkerangkakan “redistribusi tanah” sebagai satu skema
dari legalisasi aset tanah menunjukkan dukungan atas
rejim kebijakan (policy regime) yang bertujuan untuk
mempercepat pembentukan pasar tanah, yang
dipromosikan oleh Bank Dunia sejak 1995 melalui Land
Administration Project. Pergeseran dari agenda redistributif
menjadi agenda legalisasi aset tanah ini lah yang
memprovokasi sejumlah kalangan aktivis agraria untuk
meluncurkan kritik yang tajam bahwa yang dijalankan oleh
BPN itu adalah suatu bentuk “Reforma Agraria Palsu”
(lihat: Konsorsium Pembaruan Agraria 2009, Federasi
Serikat Petani Indonesia 2009. Lihat pula: Bachriadi 2007).
