Page 130 - Land Reform dari Masa ke Masa

Yang Disebut “Reforma Agraia” 2005-2009 111

Selain jalur “redistribusi tanah”, BPN memiliki jalur-
jalur lain dalam legalisasi asset tanah, yakni PRONA (Proyek
Nasional Agraria), dan P4T (Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan. Pemanfaatan Tanah). Dalam legalisasi
aset tanah, BPN di bawah kepemimpinan Joyo Winoto, telah
menunjukkan prestasinya yang mengagumkan. Jumlah
bidang tanah yang dilayaninya melalui berbagai jenis
layanan meningkat sangat tajam (lihat tabel 10). Masa
sebelum kepemimpinannya di tahun 2004, jumlah
bidang tanah yang dilegalisasi hanyalah 269.902
bidang. Di tahun 2008 jumlahnya mencapai 2.172.507,
lebih dari 800 persen dibanding tahun 2004 itu. Bila
ditambah dengan bidang yang dibiayai sendiri oleh
perorangan, kelompok maupun badan usaha maka
jumlahnya mencapai 4.627.039 bidang. Sepanjang lima
tahun belakangan, BPN telah melakukan penataan
kelembagaan, perampingan prosedur, peningkatan
alokasi APBN hingga lebih dari 500%, dan
memperbanyak bidang tanah yag disertifikatkan
melalui berbagai skema yang secara administrasi diberi
nama PRONA (Proyek Nasional Agraria), redistribusi
tanah, dan P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan. Pemanfaatan Tanah). Selain itu, BPN juga
membuat terobosan baru yang diberinama Larasita
(Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) berupa
perluasan daya jangkau pelayanan kantor pertanahan
melalui kantor bergerak (mobile land service), dengan
mobil, sepeda motor maupun perahu, serta teknologi
informatika dan komunikasi. Hingga tahun 2009, BPN
mengklaim sudah 60 persen wilayah Indonesia telah
dapat dijangkau oleh kantor bergerak ini. Berbagai
perubahan itu berujung pada percepatan layanan
pemerintah sedemikian rupa sehingga diperkirakan
hanya diperlukan waktu delapan belas tahun saja
untuk melegalisasi seluruh bidang tanah di Indonesia,