Page 115 - Land Reform dari Masa ke Masa

96 Land Reform Dari Masa Ke Masa

. Perbandingan arah Kebijakan untuk Pembaruan Agraria dan
Arah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Sebagaimana
Tercantum Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia No IX/2001.
Enam Arah Kebijakan Enam Arah Kebijakan PSDA
Pembaruan Agraria
1 Untuk meninjau perundang- 1 Untuk meninjau undang-
undangan agraria yang undang dan peraturan yang
bertentangan dalam rangka terkait dengan pengelolaan
sinkronisasi kebijakan lembaga sumber daya alam dalam
pemerintah yang berbeda rangka sinkronisasi kebijakan
lembaga pemerintah yang
berbeda
2 Untuk melaksanakan pembaruan 2 Untuk mengoptimalkan
agraria redistributif dengan penggunaan sumber daya alam
prioritas untuk menyediakan lahan melalui identifikasi dan
bagi rakyat miskin inventarisasi kualitas dan
kuantitas dan potensi untuk
pembangunan nasional
3 Untuk melakukan survei tanah yang 3 Untuk memperhatikan jenis
komprehensif dan sistematis dan dan karakteristik sumber daya
pendaftaran dalam rangka untuk alam dan melaksanakan
melaksanakanreforma agraria berbagai upaya untuk
menambah nilai sumber daya
alam.
4 Untuk menyelesaikan konflik 4 Untuk menyelesaikan konflik
pertanahan dan mengantisipasi penggunaan sumber daya alam
konflik pertanahan yang potensial dan mengantisipasi potensi
di masa depan konflik di masa depan
5 Untuk memperkuat kelembagaan 5 Untuk memperluas akses
pertanahan dan kewenangannya publik terhadap informasi
untuk melaksanakan program tentang potensi sumber daya
reformasi agraria dan alam di daerah mereka dan
menyelesaikan konflik tanah. mendorong pembentukan
tanggung jawab sosial untuk
menggunakan teknologi ramah
lingkungan termasuk teknologi
tradisional
6 Untuk menjamin ketersediaan dana 6 Untuk mengembangkan
untuk program pembaruan agraria strategi untuk menggunakan
dan untuk menyelesaikan konflik sumber daya alam yang
lahan didasarkan pada penggunaan
yang optimal dengan
memperhatikan kondisi dan
kepentingan daerah dan
nasional.

menyuratkan revisi semua perundang-undangan yang
mengatur sumber daya alam, termasuk UUPA 1960.
Namun inisiatif ini kandas karena Departemen
Kehutanan dan Departemen Pertambangan dan Energi
enggan untuk berpartisipasi dalam penyusunan, dan