Page 111 - Land Reform dari Masa ke Masa

92 Land Reform Dari Masa Ke Masa

Inisiatif KPA untuk mengusulkan ketetapan MPR
itu kemudian diperkuat oleh Maria S.W. Sumardjono,
profesor hukum tanah dari Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta, yang kemudian membuat sebuah kelompok
yang terdiri dari kombinasi para akademisi dan pemimpin
73
aktivis agraria bernama KSPA (Kelompok Studi Pembaruan
74
Agraria). Status hukum dari Keputusan MPR dalam sistem
hukum Indonesia hanya di bawah Undang-undang Dasar.
Karenanya, anggota KSPA memperdebatkan apakah UUPA
1960 harus menjadi acuan dasar untuk meninjau semua
undang-undang agraria yang ada atau apakah UUPA harus
menjadi bagian dari hukum agraria yang ada untuk ditinjau.
Dari pada memilih satu dari dua argumen itu, Sumardjono
memutuskan KSPA harus mengusulkan “seperangkat prinsip-
prinsip pembaruan agraria “ yang seharusnya menjadi dasar
untuk meninjau semua undang-undang agraria yang ada
(Kelompok Studi Pembaruan Agraria 2001; Sumardjono
2008:69-77). Peran Sumardjono adalah kunci dalam
membuat ide ini mengalir ke dalam proses kebijakan resmi di
dalam MPR karena posisinya pada tahun 2001 adalah staf
ahli MPR untuk Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan
(PDIP), yang memiliki suara mayoritas di Sidang MPR 2001.
Tanpa disadari oleh para pengusul rancangan TAP MPR
RI tentang Pembaruan Agraria, Panitia Ad hoc MPR-RI
mengagendakan pembentukan TAP MPR RI tentang
Pengelolaan Sumber Daya Alam. Hal ini ikut mendorong
Kelompok Kerja untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam (Pokja

untuk mendirikan sebuah lembaga pemerintah khusus untuk
melaksanakan agenda reforma agraria (Konsorsium Pembaruan
Agraria 2000:5-11)
73 Para ilmuwan antara lain adalah Maria Sumardjono, dan Nurhasan
Ismail dari Universitas Gajah Mada, S.M.P. Tjondronegoro dan
Gunawan Wiradi dari Institut Pertanian Bogor.
74 Antara lain Noer Fauzi Rachman, Dianto Bacriadi, Dadang
Juliantara, Ifdhal Kasim, dan Sandra Moniaga.