Page 108 - Land Reform dari Masa ke Masa

Kampanye Mempromosikan Land Reform Setelah Jatuhnya Suharto 89

Seminggu setelah pengumuman Kabinet dan
pernyataan Ryaas Rasyid bahwa BPN sebaiknya dibubarkan
dan kelembagaan dan kewenangannya itu diserahkan
kepada pemerintah daerah kabupaten, ribuan pegawai
negeri sipil dari BPN memobilisasi diri berbondong-bondong
datang ke DPR RI untuk memprotes pernyataan usulan dari
Menteri Negara Otonomi Daerah, Ryaas Rasyid, dan untuk
mendesak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik In-
donesia (DPRRI) untuk menolak usulan tersebut. 69
Selanjutnya muncullah Surat Terbuka dari Keluarga
Besar Badan Pertanahan Nasional kepada Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia yang menyatakan
bahwa keberadaan BPN musti dilanjutkan karena
keperluan untuk melaksanakan land reform.

Kepada Bapak Presiden RI & Wakil Presiden RI, untuk
mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan
masyarakat, reformasi agraria merupakan langkah
yang harus diambil. Pelaksanaaan reformasi agraria
pada dasarnya merupakan proses yang berdiri
sendiri, khususnya sektor ekonomi. Sehingga
diperlukan instansi yang menangani bidang
pertanahan yang mandiri agar bisa melayani semua
sektor. (Republika 1999/11/04).

Bersamaan dengan Surat Terbuka di atas, disertai
pula suatu uraian panjang yang keduanya kemudian
dimuat sepenuhnya di koran nasional Republika
berisikan argumen-argumen yang selama ini
dikampanyekan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA) bahwa BPN perlu mengagendakan dan
menjalankan kebijakan land reform. “Inilah yang
70
mengejutkan para pemikir dan pemimpin aktivis di

69 Lihat “BPN, Lembaga Yang Menyisakan ‘seabrek’ Pekerjaan
Rumah” Republika 1999/11/05.
70 Badan Pertanahan Nasional Instansi Penyelenggara Tugas
Pemerintahan di Bidang Pertanahan”Republika 11/4/1999