Page 102 - Land Reform dari Masa ke Masa
P. 102

Kampanye Mempromosikan Land Reform Setelah Jatuhnya Suharto  83

               melancarkan kritik atas kebijakan agraria sekarang yang
               menghasilkan konflik tanah dan kesenjangan. Terinspirasi
               dari argumen Cristodolou (1990:112) bahwa
               “(p)embaruan agraria merupakan anak keturunan dari
               konflik agraria,” kritik tersebut menjadi basis bagi KPA
               untuk mempromosikan kebutuhan akan kebijakan land
               reform. 65
                      Rujukan resmi satu-satunya yang tersedia bagi KPA
               untuk mempromosikan land reform adalah UUPA 1960.
               KPA memandang UU tersebut sebagai sebuah hukum
               nasional yang mengusung prinsip “fungsi sosial atas tanah”,
               dan mewujudkan upaya penciptaan keadilan sosial melalui
               restrukturisasi penguasaan, kepemilikan dan penggunaan
               tanah. KPA menyadari bahwa dalam upaya itu posisi rakyat
               dikalahkan oleh kepentingan nasional yang dipegang oleh
               pemerintah sebagai badan penguasa (Konsorsium
               Pembaruan Agraria 1998:2). Rejim Suharto membuat
               perundang-undangan agraria dan sumber daya alam yang
               baru, seperti UU 2/1967 mengenai Penanaman Modal
               Asing, UU no. 5/1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan,
               UU No. 8 1976 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri,


               dan jujur demi kepentingan banyak orang. Meskipun demikian,
               setelah pemerintahan tersebut berubah, elit kekuasaan yang baru
               bisa mengubah arah dan membalikkan situasi. Hal ini bisa terjadi
               bahkan ketika pembaruan dilahirkan dari sebuah revolusi,
               sebagaimana yang terjadi di Meksiko, sebagai contohnya. Kebaikan
               politik tersebut adalah apa yang Powelson dan Stock sebut “reform
               by-grace.“ Karenanya, apa yang diperlukan adalah sebuah
               pembaruan yang didasarkan pada penguatan rakyat. Atau apa yang
               Powelson dan Stock sebut, “land reform by leverage.” Sehingga dalam
               suatu “pasar politik” ketika para petani/rakyat kecil tidak berada
               dalam posisi tawar yang kuat, hasil dari pembaruan sebelumnya
               tidak akan begitu mudah untuk dibalikkan.” (Wiradi 1997:41)
                65   Untuk contohnya, lihat: Suhendar dan Kasim 1995, Bachriadi et al
               1997, Fauzi 1997, Suhendar dan Winarni 1998, Hardijanto 1998,
               Ruwiastuti et al 1998. Semua paper posisi KPA (1997-1998) diterbitkan
               ulang dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (1998).
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107