Page 97 - Land Reform dari Masa ke Masa

78 Land Reform Dari Masa Ke Masa

land reform yang disampaikan oleh LSM, laporan
persiapan LMPDP - World Bank menuliskan “(s)ementara
kebijakan land reform (distribusi tanah dan re-distribusi)
akan berkontribusi secara berarti pada pengurangan
kemiskinan, tim yang bertugas memilih menentang
dukungan langsung terhadap tuntutan land reform pada
saat ini.” Kemudian, laporan itu berpendapat:

“kebijakan agraria seringkali sangat bersifat politis,
dan pada saat ini, tidak ada konsensus nasional
mengenai land reform. Sebagai hasilnya, proyek ini
akan lebih mendukung studi-studi kebijakan
ketimbang pada menilai kemungkinan dan cakupan
dari land reform ini, dan mencoba untuk
mengembangkan sebuah konsensus nasional
mengenai isu ini. Jika sebuah konsensus nasional
dicapai, dan pemerintah mengambil sebuah
pendekatan yang bisa diterima oleh masyarakat sipil,
dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, barulah
kemudian World Bank akan mempertimbangkan
untuk menyediakan dana dalam sebuah mekanisme
peminjaman terpisah untuk memulai skema yang
disepakati.” (World Bank, 2004: 12). 61
World Bank pada kenyataannya tidak memiliki suatu
proyek terkait land reform di Indonesia. Inisiatif
belakangan untuk menghadirkan kembali land reform ke
panggung kebijakan bukanlah produk dari intervensi
World Bank. World Bank menyusun suatu visi jangka
panjang mengenai kebijakan tanah, pengelolaan, dan

(US $ 22,2 juta dari Pemerintah Indonesia, US $ 32,80 dari
pinjaman World Bank, dan US $ 32,80 juta dari pinjaman ID).
61 Perlu dicatat bahwa pandangani World Bank mengenai land
reform juga juga berubah seiring waktu. Pandangan sekarang
ini berasal dari cara pandang neoliberal bahwa tanah itu lebih
merupakan sebuah komoditas yang perlu dirasionalisasi
ketimbang sebuah sarana produksi yang perlu diredistribusikan
untuk pengurangan kemiskinan (Untuk penjelasan dari orang
dalam, lihat Deininger dan Binswanger 1999. Untuk penjelasan
yang kritis, lihat Borras 2005, Wolford 2007).