Page 96 - Land Reform dari Masa ke Masa
P. 96
Pembentukan Kebijakan Manajemen dan Administrasi Pertanahan Pro-Pasar 77
Sebagai tambahan, berdasarkan pada uraian dua
pejabat pendukung Indonesian Land Administration
Project, yakni seorang pejabat tinggi BPN dan seorang
konsultan AusAID, ILAP juga menghasilkan
(P)eningkatan tata pemerintahan melalui suatu
pergeseran bertahap dalam BPN dari sebuah badan
yang tertutup, otokratis, dan melayani diri sendiri
berubah menjadi suatu organisasi yang lebih terbuka,
inklusif dan berorientasi menyajikan layanan.
“(P)emantapan industri survei kadastral, yang didukung
oleh pendidikan dan pelatihan tingkat lanjutan, yang
memperkuat tujuan untuk memaksimalkan keterlibatan
sektor swasta dalam membangun dan menjaga sistem
administrasi pertanahan di Indonesia. (Heryani dan
Grant 2004:7-8)
Proyek tahap kedua dinamai dengan Land Manage-
ment and Policy Development Program (LMPDP) (2004-
2009). Rancangan proyek tersebut menekankan
pencapaian-pencapaian dalam perubahan kebijakan,
penguatan kelembagaan, dan pensertifikatan tanah (World
Bank 2004:3). Dalam menanggapi berbagai tuntutan
60
60 Jumlah total biaya dari proyek tersebut adalah US $ 87,62 juta
