Page 92 - Land Reform dari Masa ke Masa

- X -

Pembentukan Kebijakan,
Manajemen dan Administrasi

Pertanahan Pro-Pasar

ebuah tahap baru dalam kebijakan pertanahan di In
Sdonesia adalah mempercepat pembentukan pasar tanah
melalui reformasi manajemen dan administrasi
pertanahan. Kebijakan baru tersebut dimulai ketika Bank
Dunia membuat sebuah studi yang berjudul “Indonesia:
Land Resource Management and Planning” (1991). Studi
56
ini merekomendasikan serangkaian rencana aksi, yang
dibagi ke dalam agenda jangka pendek, jangka menengah,
dan jangka panjang. Studi tersebut secara jelas
menyebutkan revisi terhadap UUPA 1960 dalam agenda
jangka panjangnya.
Laporan Bank Dunia tahun 1994 “Indonesia: Envi-
ronment and Development” mengulang perhatian utama
dari studi Bank Dunia tahun 1991 itu, yaitu kurangnya
kejelasan kerangka hukum untuk kepemilikan tanah

56 Laporan tersebut tidak pernah diterbitkan. Gershon Feder, Kepala
Divisi Operasi Pertanian, Departemen Negara III-Wilayah Pasifik
Asia Timur, dalam sebuah surat kepada Noer Fauzi, Ketua Badan
Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria, 6 September 1996,
menyatakan “... Pemerintah Indonesia menilai draft ini belum
lengkap ketika kami mengakhiri tugas kami di tahun 1991. Kami
memutuskan pada waktu itu bahwa studi tersebut seharusnya tetap
menjadi sebuah draft. ... Kami juga mengindikasikan bahwa laporan
draft tersebut tidak memberi perhatian yang seimbang mengenai
beberapa isu pengelolaan tanah, misalkan saja ijin lokasi, yang
penting di masa tersebut.” (Dikutip dalam Fauzi 1999:228-229, fn9).

73