Page 88 - Land Reform dari Masa ke Masa
P. 88
Tanah Untuk Pembangunan 69
Presiden No. 26/1988 tentang Badan Petanahan
Nasional). Moerdiono, Menteri Sekretaris Kabinet, pada
saat pengangkatan pimpinan pertama Badan Pertanahan
Nasional, menjelaskan bahwa:
Agar melalui peningkatan status ini, badan ini lebih
operasional dalam geraknya menangani tugas yang
amat penting dalam bidang pertanahan secara
komprehensif, terencana dan terpadu. Tugas yang
demikian luas jangkauannya itu terlalu besar untuk
suatu instansi setingkat Direktorat Jenderal.
Diperlukan suatu badan yang lebih tinggi, yang
berada di bawah kendali Presiden agar dapat
melaksanakan tugasnya dengan otoritas yang
seimbang (Moerdiono seperti dikutip dalam Badan
Pertanahan Nasional 1998:23).
Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 26/
1988 pasal 3 Badan Pertanahan Nasional menyediakan
layanan-layanan dalam kebijakan penggunaan tanah terkait
dengan perencanaan ruang, mengatur survei, pemetaan dan
pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum,
memberikan berbagai hak tanah, dan mengembangkan
hukum dan regulasi tanah; Kepala BPN memiliki beberapa
deputi untuk masing-masing layanan. 54
Kebijakan paling penting yang dihasilkan BPN dalam
Lombok. Program tersebut mendapat dukungan politik dan finansial
yang besar dari pemerintah Orde Baru dan Bank Dunia. Sebagian
besar dari program transmigrasi melibatkan distribusi lahan, rumah
hunian dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dalam rancangannya masing-
masing individu memperoleh dua hektar lahan pertanian ditambah
setengah hektar untuk rumah dan pekarangan mereka. Dari tahun
1965 sampai 1984 hampir sekitar setengah juta keluarga, setara
dengan dua juta dan dua ratus ribu orang. Untuk rincian lebih lanjut
mengenai program transmigrasi, lihat juga Hardjono (1977), Oey
(1982), Swasono dan Singarimbun (1985), dan Tjondronegoro (2004).
54 Menurut Keputusan Presiden No. 26/1988 pasal 3 BPN memiliki
beberapa fungsi berikut:
a. merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan
penggunaan tanah;
b. merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan
