Page 83 - Land Reform dari Masa ke Masa

64 Land Reform Dari Masa Ke Masa

Pendaftaran tanah dari desa ke desa yang
diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah No. 10/1961
dihentikan oleh rejim Suharto. UU No. 7/1970 secara
resmi membubarkan Pengadilan Land Reform, dan
semua kasus sengketa kepemilikan tanah diserahkan ke
pengadilan negeri. Direktorat Jenderal Agraria dalam
Departemen Dalam Negeri mempertahankan redistribusi
tanah sebagai sebuah kategori administrasi untuk satu
jenis khusus dari skema pendaftaran tanah yang status
awalnya adalah tanah negara. Kemudian, peraturan
baru mengenai panitia land reform yakni Keputusan
Presiden No. 55/1980 dikeluarkan pada tahun 1980 yang
secara resmi memasukkan kebijakan redistribusi tanah
secara keseluruhan ke dalam kendali birokrasi 47
(Departemen Penerangan RI 1982:42-49; Hutagalung
1985; Fauzi 1999:157-163).
Suharto menyatakan bahwa Orde Baru akan
menjalankan Pancasila dan UUD 1945 “secara murni dan
konsekuen”, menghapuskan Demokrasi Terpimpin Sukarno.
Rejim Orde Baru menolak segala agenda untuk mencapai
apa yang disebut dengan “Sosialisme Indonesia.” Kerangka
utama dari kebijakan pemerintah berubah secara drastis dari
“Revolusi” menjadi “Akselerasi dan Modernisasi” sebuah
kerangka utama yang dikampanyekan oleh Ali Moertopo
(1973). Menurut kerangka ini kebijakan agraria dari
48
Departemen Dalam Negeri – Direktorat Jenderal Agraria

47 Keputusan Presiden No. 55/1980 tentang organisasi dan
mekanisme redistribusi tanah menggantikan Keputusan
Presiden No 263/1964.
48 Jenderal Ali Moertopo, asisten pribadi Presiden Suharto untuk
urusan politik. Ia bersama tokoh-tokoh Orde Baru yang lain
termasuk jenderal Sujono Humar Dani yang juga asisten pribadi
Presiden Suharto mendirikan CSIS (Centre for Strategic and Inter-
national Studies), terkenal sebagai sebuah lembaga think tank yang
memberikan masukan kepada Suharto mengenai kebijakan-
kebijakan politik dan ekonomi.