Page 79 - Land Reform dari Masa ke Masa

60 Land Reform Dari Masa Ke Masa

domestik, begitu juga dengan mengijinkan pengadaan
tanah untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
Para pemburu-rente ini pada intinya mempunyai
kewenangan dalam memberi berbagai ijin dan fasilitas
pemerintah kepada kelompok-kelompok pengusaha, seperti
lisensi ekspor dan impor, konsesi pertambangan, minyak,
kehutanan, dan perkebunan, kredit bank yang disubsidi,
dan kontrak penyediaan dan konstruksi pemerintahan.
Untuk tujuan ini, Rosser berpendapat “birokrat politik …
dengan bersemangat mempertahankan peranan negara
dalam ekonomi, berpendapat bahwa intervensi negara…
diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi
nasional ... mengakhiri dominasi ekonomi asing dan
mendorong perkembangan dari usaha-usaha bisnis dalam
negeri” (2002:33-34).
Kebijakan perdagangan dan industri strategis
mendukung tujuan-tujuan mereka dan memungkinkan
mereka untuk mensubsidi kredit dan menyediakan bentuk-
bentuk lain dari pembiayaan murah kepada sektor-sektor
prioritas dan peminjam dan terutama melindungi
“keterlibatan langsung negara dalam produksi melalui
pendirian dan pembangunan perusahaan-perusahaan milik
negara” (2002:33-34).
Salah satu aktor penting lainnya dalam proses
pembuatan kebijakan adalah kelompok konglomerat. Mirip
seperti birokrat-politik, konglomerat Indonesia telah begitu
diuntungkan dari campur tangan negara dalam wilayah
ekonomi. Rosser membedakan empat jenis konglomerat,
yaitu, konglomerasi besar Cina, konglomerasi yang dimiliki
oleh anggota keluarga Suharto, konglomerasi kelompok
pribumi, dan kelompok bisnis yang dimiliki militer (Rosser
2002:35). Sebagai kelas kapitalis paling atas di negara ini,
mereka memiliki hubungan saling menguntungkan dengan
birokrat-politik dan telah diuntungkan dari proteksi negara
dalam bentuk tarif dan non-tarif untuk berdagang dan