Page 82 - Land Reform dari Masa ke Masa
P. 82
- IX -
Tanah Untuk Pembangunan
ebijakan Tanah untuk Pembangunan dimulai dari
Kawal-awal tahun kekuasaan Suharto ketika Direktorat
Jenderal Agraria ditempatkan di bawah Departemen Dalam
Negeri yang dipimpin oleh seorang jenderal angkatan
46
darat. Petugas-petugas agraria mencoba untuk
mempertahankan tugas pokok dan fungsi dari kantor
agraria termasuk tata guna tanah, redistribusi tanah,
pengadaan tanah, pendaftaran tanah, dan pengembangan
hukum dan peraturan pertanahan untuk pembangunan.
Meskipun begitu, pemerintah melucuti rejim kebijakan land
reform untuk perubahan struktur agraria secara
revolusioner. Mochtar Masoed (1989:60-61) berpendapat
bahwa land reform dan program-program redistributif
lainnya, jika dijalankan, akan memecah para pendukung
politik utama Orde Baru. Para tuan tanah di pedesaan,
sebagian besar anti-komunis dan menguasai tanah yang
cukup besar, merupakan sekutu politik angkatan darat
yang paling penting dalam melawan Sukarno dan massa
yang diorganisasi komunis.
46 Selama 32 tahun Suharto selalu menunjuk jenderal-jenderal
dari angkatan darat (AD) untuk posisi Menteri Departemen Dalam
Negeri.
63
