Page 85 - Land Reform dari Masa ke Masa

66 Land Reform Dari Masa Ke Masa

938 ribu hektar; 4.736 unit “hak guna bangunan” sebesar
50
lebih dari 24 ribu hektar; 3.119 unit “hak pakai” sebesar
51
lebih dari 80 ribu hektar; dan 161 unit “hak pengelolaan” 52
sebesar lebih dari 522 ribu hektar (lihat Tabel 5). Masing-
masing hak memiliki cakupan, jangka waktu dan subyek

50 “Hak Guna Bangunan” merupakan sebuah hak penggunaan
khusus pada tanah yang memperbolehkan si pemilik hak untuk
mendirikan dan memiliki, selama jangka waktu yang sudah
ditetapkan, sebuah bangunan yang terletak di tanah pihak lain.
“Hak Guna Bangunan” bisa diberikan untuk tanah negara atau
swasta. Tidak ada pembatasan wilayah mengenai ukuran lahan
yang digunakan. Hak guna bangunan bisa diberikan dengan
jangka waktu maksimum selama 30 tahun, dan jangka waktu
ini bisa diperpanjang sampai 20 tahun. Seperti “Hak Guna
Usaha,” “Hak Guna Bangunan” ini bisa diberikan kepada warga
negara Indonesia dan perusahaan yang didirikan di bawah
hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Perusahaan-
perusahaan asing tidak diperbolehkan memiliki hak ini. Untuk
rincian lebih lanjut, lihat: Gautama dan Budi Harsono (1972:64-
77), dan Parlindungan (1990:126-160).
51 Hak pakai adalah sebuah hak penggunaan tanah yang
memperbolehkan si pemegang hak untuk menggunakan dan
mengambil produk hasil dari suatu bidang tanah tertentu. Tanah
yang dimiliki dengan hak pakai bisa merupakan tanah negara atau
tanah pribadi. Tanah yang digunakan untuk hak pakai bisa
diperuntukkan untuk membuat bangunan atau untuk pertanian.
Tidak ada pembatasan luas wilayah menurut hukum terkecuali
untuk tanah yang dimiliki oleh pribadi yang diperuntukkan untuk
tujuan pertanian. Dalam kasus ini batas waktu maksimum
menurut UU No. 56/1960 diterapkan. Hak pakai bisa diberikan
kepada warga negara Indonesia, warga asing yang berdomisili di
Indonesia, perusahaan yang didirikan di bawah hukum Indonesia
dan berdomisili di Indonesia, dan perusahaan-perusahaan asing
dengan perwakilan di Indonesia. Untuk rincian lebih lanjut, lihat:
Gautama dan Budi Harsono (1972:64-77), dan Parlindungan
(1990:126-160)
52 Hak Pengelolaan merupakan suatu hak khusus untuk
pengembangan lahan, yang diberikan hanya untuk wilayah-
wilayah otonom, atau agen-agen pemerintah/publik. Hak
Pengelolaan mengijinkan si pemilik hak untuk menyerahkan
sebagian dari tanah yang dikembangkan kepada pihak lain
melalui kesepakatan yang spesifik. Untuk kasus agen yang