Page 89 - Land Reform dari Masa ke Masa

70 Land Reform Dari Masa Ke Masa

konteks memperdalam rejim kebijakan tanah-untuk-
pembangunan adalah ijin lokasi. Ijin lokasi diberikan untuk
menyederhanakan prosedur-prosedur bagi investasi asing
dan domestik (diatur melalui Keputusan Presiden No. 97/
1993 mengenai tatacara penanaman modal). Ijin lokasi
secara resmi dimaksudkan untuk menjalankan tiga fungsi:
(i) instrumen pengambilalihan tanah sebelum hak-hak
tanah yang lebih permanen diberikan oleh BPN;
(ii) ijin untuk menggunakan tanah yang cocok untuk
perencanaan ruang dengan detail yang sudah ada; dan
(iii) ijin untuk memindah hak-hak tanah yang melekat
dengan tanah yang sudah ada dan tercakup dalam
ijin (Badan Pertanahan Nasional 1998:156).

Tujuan dari kebijakan ijin lokasi adalah untuk
melayani para investor untuk mendapatkan tanah,
meskipun tanah-tanah tersebut dimiliki oleh penduduk
lokal. Jika sebuah ijin lokasi diberikan BPN kepada satu
badan usaha perumahan (developer), pihak-pihak lain
tidak diperbolehkan untuk membeli atau membangun
tanah yang tercakup dalam ijin area, terkecuali bila mereka
mendapatkan ijin dari si pemegang hak ijin lokasi yang
resmi. Selama lima tahun, dari tahun 1993 sampai 1998,
55

tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria;
c. melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah
dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan;
d. melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka
memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan;
e. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang
pertanahan serta pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga
yang diperlukan dibidang administrasi pertanahan;
f. lain-lain yang ditetapkan oleh Presiden.
55 Sebuah laporan resmi BPN menyebutkan bahwa waktu rata-
rata yang diperlukan BPN untuk memproses ijin lokasi adalah
selama dua belas hari (Badan Pertanahan Nasional 1998:160).