Page 76 - Land Reform dari Masa ke Masa
P. 76
- VIII -
Rejim Otoriter Suharto, Dan
Paradigma-Paradigma Ekonomi
Yang Bersaing
udeta atas kepemimpinan Presiden Sukarno yang
Kmenggelorakan revolusi Indonesia menjadi awal
kemunculan Suharto sebagai pimpinan tertinggi dari rejim
otoriter pembangunan yang membekukan land reform
“seperti dimasukkan ke dalam lemari es” (Wertheim
1969:15). Partai-partai politik diciutkan menjadi tiga saja:
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk golongan
Islam, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) untuk
golongan Nasionalis, Kristen dan Katolik, dan Golongan
Karya (Golkar) adalah partai penguasa, yang anehnya tidak
boleh kita menyebutnya sebagai partai politik. Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dikendalikan
sepenuhnya. Semua partai dan organisasi kemasyarakat
harus berAzaskan tunggal, yakni Pancasila.
Dibuatlah sebuah struktur pemerintahan eksekutif di
pemerintahan nasional yang terkendali sepenuhnya.
Demikian pula untuk pemerintahan daerah. Dengan
Undang-undang Pemerintahan Daerah no. 5 tahun 1974,
DPRD bukan ditempatkan sebagai parlemen, melainkan
“alat kelengkapan” pemerintah daerah. Pengendalian menjadi
lengkap dengan penyeragaman desa dengan mengkuti model
desa di Jawa melalui pemberlakukan Undang-undang
Pemerintah Desa No. 5 tahun 1979. Struktur militer teritorial
yang pararel dengan struktur administrasi-pemerintahan
57
