Page 71 - Land Reform dari Masa ke Masa

52 Land Reform Dari Masa Ke Masa

Sukarno lebih memihak PKI dan BTI, mendukung
aksi sepihak, dan mengecam pihak-pihak yang merintangi
land reform. Dalam Pidato Peringatan Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus
1964 Sukarno menegaskan pandangan dan sikapnya
mengenai petani sebagai sokoguru revolusi, bersama
dengan para buruh. Kemudian, Sukarno memerintahkan
Menteri Urusan Agraria untuk menyelesaikan dengan
segera dan sukses – sebelum akhir tahun 1964 atau
pertengahan tahun 1965 paling lambat - program redistribusi
“tanah kelebihan” di Jawa (dan juga di Madura dan Bali),
dan dalam waktu satu atau dua tahun lagi. Ia juga
memerintahkan Menteri Kehakiman untuk mendirikan
pengadilan land reform secepat mungkin, sebagaimana telah
dijanjikan, dan memperingatkan panitia-panitia land reform
untuk mengakhiri “praktek-praktek tidak benar” mereka,
membiarkan para petani mengambil tindakan sendiri untuk
menuntut hak-hak mereka (Sukarno 1964 [1965]:662-623).
Pada bulan Januari 1965 Menteri Urusan Agraria
melaporkan bahwa pelaksanaan land reform pada
kenyataannya bermasalah. Seperti dilaporkan oleh Utrecht,
masalah-masalah utamanya tersebut adalah:
√ Kurang lancarnya inventarisasi tanah sehingga
menyulitkan penetapan “tanah-tanah kelebihan”,
dan membuka peluang terjadinya penyelewengan.
√ Kurangnya pengertian mengenai arti perlunya land
reform sebagai sarana perubahan sosial untuk rakyat
banyak membuat para tuan tanah mudah
menghalang-halangi program tersebut.
√ Kurangnya kerjasama di kalangan anggota panitia
land reform, sebagian karena merangkap tugas-tugas
lain, sehingga mencegah sebagian mereka untuk
meluangkan perhatian penuh melaksanakan tugas-
tugas dari panitia land reform tersebut, dan sebagian
lagi karena banyak dari kalangan anggota panitia land