Page 68 - Land Reform dari Masa ke Masa

Kebangkitan dan Kejatuhan Land Reform 1960-1965 49

Terlepas dari “tanah kelebihan,” land reform juga
mentargetkan “tanah absentee” (diartikan sebagai tanah
yang dimiliki oleh mereka yang tinggal di luar wilayah
kecamatan dimana tanah tersebut terletak), tanah
swaparaja (tanah bekas kerajaan), dan tanah negara
lainnya yang akan diputuskan kemudian hari oleh
Menteri Urusan Agraria. Peraturan Pemerintah No. 224/
1961 menugaskan pembentukan panitia land reform di
tingkat kabupaten untuk mengidentifikasi tanah-tanah
yang akan ditargetkan, dan mereka yang berhak
mendapat bagian dari redistribusi tanah.
Kompensasi finansial untuk “tanah kelebihan” dan
“tanah absentee” ditentukan oleh panitia land reform
kabupaten berdasarkan pada jumlah rata-rata
pendapatan bersih dalam lima tahun terakhir per
hektarnya. Untuk lima hektar pertama, kompensasi
tersebut akan sebesar sepuluh kali dari pendapatan bersih
total rata-rata; dan untuk selanjutnya, kompensasinya
akan sebesar tujuh kali dari pendapatan bersih total rata-
rata. 39
Sukarno juga mengesahkan UU No. 2/1960
tentang bagi hasil. Tujuan dari UU tersebut adalah (a)

39 Lihat Peraturan Pemerintah No. 5/1963 yang kemudian menjadi
UU No. 6/1964.