Page 66 - Land Reform dari Masa ke Masa

- VII -

Kebangkitan Dan Kejatuhan

Land Reform 1960-1965

residen Sukarno mengesahkan UUPA pada tanggal
P24 September 1960. Proses ini membutuhkan waktu
dua belas tahun. Pemerintahan Sukarno bermaksud untuk
menggunakan UUPA 1960 sebagai alat untuk
perombakan revolusioner terhadap struktur agraria feodal
dan kolonial melalui lima jenis program. Kelima program
tersebut yaitu:

(1) Pembaruan hukum agraria, (2)Penghapusan hak-
hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, (3)
Mengakhiri penghisapan feudal secara berangsur-
angsur, (4) Perombakan mengenai pemilikan dan
penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum
yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah, dan
(5) Perencanaan persediaan, peruntukan dan
penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya itu secara berencana sesuai
dengan daya kesanggupan dan kemampuannya
(sebagaimana dikutip oleh Harsono 1970:2-3).

Tujuan akhir dari program-program ini adalah
untuk mencapai “masyarakat sosialis Indonesia, sebuah
masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan
Pancasila” (dikutip dalam Harsono 1970:2-3). Sebelum
pengesahan UUPA tersebut, pada sesi pertama di Dewan
Pertimbangan Agung yang mengadakan pertemuan
secara khusus untuk mendiskusikan kebijakan reforma
agraria, sebagaimana dilaporkan oleh Utrecht.

47