Page 64 - Land Reform dari Masa ke Masa

Bagaimana Hutan Dipisahkan Dari Tanah Pertanian 45

2006b) sebagai political forest (hutan yang didefinisikan
secara politis) telah dipertahankan melalui berbagai
37
bentuk penindasan mempergunakan kekerasan dan
penaklukan melalui kesepakatan. Hegemoni ini jauh dari
stabil. Perhutani merancang dan menjalankan berbagai
bentuk program perhutanan sosial untuk mengatasi
konflik penguasaan dan pemanfaatan hutan.
Perhutanan sosial di Jawa mempunyai rutenya sendiri
sejak tahun 1970-an yang berakar dalam pertarungan
dan perundingan yang panjang antara Perhutani dan
penduduk desa dalam akses atas tanah dan sumberdaya
hutan. Produksi berbagai bentuk perhutanan sosial
38
dapat dipahami sebagai siasat untuk melanjutkan
hegemoni Perhutani terhadap masyarakat desa yang
tinggal di sekitar kawasan hutan. Siasat tersebut
dijalankan dengan menyediakan dan memodifikasi akses
ke kawasan hutan tertentu, termasuk untuk
dipergunakan rakyat untuk kegiatan-kegiatan wana-tani
(agroforestry). Berbagai siasat tersebut telah juga
dipergunakan untuk menandingi gerakan sosial yang
menuntut pengakuan hak tanah dan redistribusi tanah-
tanah yang dikuasai Perhutani. Dengan menggunakan
berbagai siasat tersebut, Perhutani berhasil dalam
menyampaikan sebuah pesan ke pendukung land reform
bahwa tanah hutan di Jawa harus dikeluarkan dari pro-
gram land reform.

37 Cara-cara Perhutani melanjutkan penguasaan hutan, penerapan
hutan ilmiah, teritorialisasi, dan pengelolaan model hutan kolonial,
memungkinkan Vandergeest dan Peluso (2001, 2006a, 2006b)
untuk menteorikan apa yang mereka sebut political forest (hutan
yang didefinisikan secara politik).
38 Untuk penjelasan yang lebih lengkap mengenai perjalanan
kebijakan kehutanan sosial di Jawa, lihat: Barber (1989), Peluso dan
Poffenberger (1989), Peluso (1992), Sunderlind (1993), Bratamihardja
et al (1995), Lindayati (2000, 2003), dan Awang (2004).